BONTANG- Anggaran dana pro RT di tahun 2026 dipastikan menyusut imbas dari dana transfer daerah yang berkurang.
Wali Kota Neni Moerniaeni mengaku dengan berat hati harus memangkas anggaran ke RT karena kondisi keuangan tengah lesu.
Dana transfer dari pusat berkurang, begitupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor Migas. Imbasnya, hampir seluruh belanja daerah untuk tahun depan terkoreksi.
Namun, Neni belum menyampaikan besaran dana yang akan dipangkas.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bontang pun turut teliti dalam menghitung alokasi anggaran per RT.
“Ini lagi dihitung. Kemungkinan besar Program Pro RT akan turun karena dana transfer dipangkas,” ucap Neni.
Sebelumnya diberitakan, Postur APBD Bontang di tahun anggaran 2026 diproyeksikan minus. Dampaknya pemerintah harus melakukan rasionalisasi sejumlah pos belanja, salah satunya Program RT.
Program RT pasangan Neni Moerniaeni dan Agus Haris semula menjanjikan Rp 200 juta ke tiap wilayah. Namun, dengan keuangan daerah yang menyusut belanja untuk RT juga menciut.
Kala itu, Pemkot membahas anggaran 2026 pemerintah telah menetapkan program RT hanya menerima Rp 49,9 miliar atau masing-masing menerima Rp 100 juta.
Lebih lanjut dana RT ini akan dikelola melalui Kelurahan. Uang itu nantinya bisa digunakan untuk pengerjaan fisik. Sesuai urgensi usulan masyarakat.
Program Pro RT ini juga tidak boleh tumpang tindih dengan alokasi di OPD Teknis. Saat ada program double otomatis dalam sistem akan tertolak.
“Jadi selain fisik peningkatan UMKM dan ketahanan keluarga juga bisa. Nanti akan spesifik di paparkan karena petunjuj pelaksana dan teknis sudah ada,” sambungnya.
