Pemprov Kaltim menegaskan, perjalanan tersebut merupakan bagian dari agenda kerja yang telah disusun sebelumnya. Keberangkatan gubernur ke Jakarta disebut tidak berkaitan dengan upaya menghindari aksi masyarakat.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Rudy dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan dengan kementerian untuk membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan kepentingan Kalimantan Timur.
Salah satu agenda utamanya adalah pertemuan dengan Menteri Perindustrian pada pukul 15.00 WIB. Pertemuan itu membahas peninjauan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 32 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Komoditi Turunan Kelapa Sawit.
Rudy bersama enam perusahaan refinery kelapa sawit di Kaltim dijadwalkan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi pelaku industri. Mereka juga mendorong relaksasi penerapan aturan tersebut agar produk samping hasil pengolahan kelapa sawit memiliki peluang lebih besar untuk dimanfaatkan dan dipasarkan.
Selain sektor industri, persoalan energi juga masuk dalam agenda pembahasan. Rudy dijadwalkan mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membicarakan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang berkaitan dengan distribusi Pertamina, serta pemadaman listrik bergilir yang dilakukan PLN.
Tidak hanya gubernur, sejumlah pejabat Pemprov Kaltim juga memiliki agenda pemerintahan di Jakarta. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dijadwalkan menghadiri rapat bersama menteri dan Wakil Ketua MPR.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim mengikuti The 2nd Steering Committee Meeting Tim Koordinasi Strategis Proyek Green Jobs for Social Inclusion and Sustainable Transformation (GESIT) bersama Bappenas.
Forum tersebut membahas capaian dan perkembangan proyek, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan pelaksanaan program agar sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa keberangkatan gubernur merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan. Menurutnya, berbagai persoalan daerah perlu dibawa dan dibahas langsung bersama pemerintah pusat.
Ia menegaskan, agenda kedinasan tersebut tidak mengurangi komitmen Pemprov Kaltim dalam menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Pemerintah tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kaltim tetap berjalan,” tegas Ririn pada Rabu (4/11/2026).
Terkait aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung pada hari yang sama, Pemprov Kaltim memastikan perwakilan pemerintah daerah tetap disiapkan untuk menerima masyarakat.
Perwakilan tersebut terdiri dari Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (POD), serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkaitan dengan materi aspirasi masyarakat.
Melalui penjelasan tersebut, Pemprov Kaltim menyatakan agenda kerja gubernur di Jakarta tetap berjalan bersamaan dengan upaya pemerintah daerah menerima dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Kaltim.
