Di hadapan para demonstran, Rudy menyatakan ajudan yang dipersoalkan akan dikembalikan ke satuan asalnya. Ia juga menyatakan kesediaannya menandatangani surat sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa.
“Ajudan yang diinginkan untuk dipecat, sebagai ajudan kita kembalikan. Setuju?” ujar Rudy di hadapan massa aksi.
Sebelum menyampaikan keputusan tersebut, Rudy terlebih dahulu meminta maaf karena mengaku tidak mengetahui secara langsung situasi dan kondisi yang terjadi sebelumnya.
Namun, mahasiswa mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tidak hanya memberikan jawaban normatif, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti dugaan intimidasi yang mereka persoalkan.
Rudy menegaskan, dirinya terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dan bersedia mencatat berbagai tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
“Kita juga mengajak adik-adik mahasiswa untuk mengedepankan pendekatan persuasif guna mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat Kaltim,” ucapnya.
Aksi demonstrasi Geram tidak hanya menyoroti dugaan intimidasi yang melibatkan ajudan gubernur. Mahasiswa juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Tuntutan tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antrean bahan bakar minyak (BBM), pemadaman listrik bergilir, kewenangan pengelolaan tambang, hingga evaluasi program Gratispol.
Menanggapi persoalan karhutla, Rudy menyebut pemerintah telah melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jajaran kehutanan, serta Manggala Agni untuk menangani kebakaran di sejumlah wilayah.
Ia juga menyatakan rencana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim kepada pemerintah pusat, termasuk mengenai penanganan karhutla.
“Kita juga berencana menyampaikan aspirasi masyarakat Kaltim kepada pemerintah pusat, termasuk terkait penanganan karhutla,” katanya.
Selain karhutla, antrean BBM turut menjadi perhatian dalam demonstrasi tersebut. Rudy mengatakan ketersediaan pasokan dan kesiapan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) perlu diimbangi dengan kapasitas penyaluran yang memadai.
Menurutnya, persoalan antrean BBM juga berkaitan dengan kebijakan distribusi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Kita berencana akan membahas masalah itu dengan kementerian terkait dan Pertamina untuk mencari solusi,” tuturnya.
Sementara itu, terkait pemadaman listrik bergilir, Rudy menyebut gangguan suplai gas untuk pembangkit listrik di PLTGU Senipah sebagai salah satu persoalan yang perlu ditangani.
Ia mengatakan akan berkomunikasi dengan Direktur Utama PT PLN untuk membahas keandalan pasokan listrik serta pemadaman yang masih dirasakan masyarakat.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas persoalan kelistrikan yang menjadi keluhan warga di Kalimantan Timur.
Dalam aksi tersebut, Geram juga menyoroti kewenangan pengelolaan pertambangan, khususnya terkait pengelolaan tambang di mulut tambang.
Rudy menyatakan akan meneruskan aspirasi mahasiswa kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Ia berharap pemerintah daerah dapat memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sektor pertambangan.
Menurutnya, aspirasi tersebut perlu disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan agar dapat dibahas lebih lanjut.
Tuntutan lainnya berkaitan dengan program Gratispol yang menjadi salah satu program pemerintah provinsi. Dalam hal ini, Rudy meminta mahasiswa menjelaskan bagian program yang dinilai perlu dievaluasi atau diperbaiki.
Ia menjelaskan, evaluasi perlu melibatkan berbagai pihak sesuai kewenangan masing-masing agar perbaikan program dapat dilakukan berdasarkan kajian.
Rudy menegaskan Pemprov Kaltim terbuka terhadap kritik dan masukan dari mahasiswa. Ia juga mengajak para demonstran untuk ikut mengawal tindak lanjut atas berbagai persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Dengan adanya tuntutan yang mencakup persoalan pelayanan publik, energi, lingkungan, pertambangan, hingga program pemerintah, aksi Geram menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mendorong penyelesaian sejumlah persoalan di Kalimantan Timur.
Meski Rudy telah menyatakan persetujuan untuk menarik ajudannya dari tugas tersebut, tindak lanjut administratif dan perkembangan penanganan dugaan intimidasi masih perlu dipastikan melalui keterangan resmi pihak terkait.
