BONTANG – Kondisi jembatan yang menjadi akses utama menuju SMP Negeri 5 Bontang mulai mengkhawatirkan. Ratusan siswa dan guru disebut harus melintasi jembatan tersebut setiap hari meski kondisi konstruksinya dinilai sudah tidak kokoh.
Kondisi itu mendapat perhatian serius dari Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris yang melakukan inspeksi mendadak pada Senin (7/9/2026) pagi.
Pihak sekolah sebelumnya telah berulang kali melaporkan kondisi jembatan tersebut. Namun, hingga kini belum ada kepastian terkait perbaikan karena jembatan berdiri di atas lahan milik perusahaan.
Kepala SMP Negeri 5 Bontang, Muhiddin, mengatakan kondisi jembatan semakin memprihatinkan dan membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, selama sekitar 21 tahun berdiri, jembatan tersebut belum pernah mendapatkan perbaikan secara menyeluruh, khususnya pada bagian bawah konstruksi.
“Selama ini perbaikan tidak pernah menyasar bagian bawah jembatan. Kondisi saat ini sudah memprihatinkan. Harus gerak cepat. Jangan tunggu ambruk baru mau diserahkan,” ujar Muhiddin.
Jembatan yang digunakan sebagai akses para peserta didik tersebut berada di atas lahan PT Kaltim Industrial Estate dan PT Kaltim Nusa Etika (KNE).
Adapun bagian jembatan yang membutuhkan perbaikan memiliki panjang sekitar 20 meter dengan lebar 12 meter.
Muhiddin berharap pihak perusahaan dapat ikut mengambil peran dalam memastikan keamanan akses tersebut. Jika pengelolaan jembatan tidak dapat dilakukan perusahaan, pihak sekolah mendorong agar aset maupun status lahannya dapat diserahkan kepada pemerintah.
Dengan begitu, Pemkot Bontang memiliki dasar yang jelas untuk melakukan penanganan dan pembangunan jembatan melalui anggaran daerah.
Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris langsung meminta bagian aset dan hukum Pemkot Bontang segera mengurus proses permohonan hibah kepada perusahaan terkait.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperjelas status lahan yang menjadi lokasi berdirinya jembatan.
Kepastian status aset dan lahan diperlukan agar pemerintah dapat mengambil langkah lebih lanjut, termasuk kemungkinan pembangunan jembatan baru menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Langsung tim membuat surat, terus ditujukan ke dua perusahaan. Jangan lambat, ini urgent untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Agus Haris.
Pemkot Bontang diharapkan dapat segera memperoleh kejelasan dari kedua perusahaan sehingga persoalan jembatan tidak berlarut-larut dan keselamatan siswa maupun guru yang setiap hari menggunakan akses tersebut dapat lebih terjamin.
