Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengakui produksi seragam dilakukan di pabrik-pabrik besar di luar Samarinda. Sementara itu, keterlibatan konveksi lokal masih menjadi persoalan yang dipertanyakan masyarakat.
Polemik tersebut mencuat setelah Jaringan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Pembaharu (JAMPER) Kaltim menggelar aksi pada 28 September dan 6 Oktober 2026. Salah satu tuntutan mereka adalah keterbukaan kajian mengenai kapasitas industri atau konveksi lokal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan penyedia.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan pihaknya menghormati kritik dan aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut.
“Kalau ada yang melakukan aksi-aksi, kita respect. Kita hormati. Kita anggap ini masukan buat kita,” kata Armin, Kamis (8/10/2026).
Armin menjelaskan, pelibatan UMKM lokal sebenarnya telah dibahas sejak 2025. Namun, pemerintah menghadapi sejumlah pertimbangan, mulai dari kapasitas produksi, standar bahan, kualitas hasil, hingga ketepatan waktu penyelesaian.
Menurutnya, kebutuhan seragam dalam skala provinsi membutuhkan perencanaan yang matang agar seluruh paket yang disalurkan memiliki standar kualitas yang seragam.
“Kita dulu tahun 2025 sudah ingin banget memberdayakan UMKM. Sudah diskusi. Tapi ketika kita mencoba melakukan itu, banyak sekali pertanyaan dan tantangan yang kita tidak bisa jawab,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengadaan dalam jumlah besar memiliki tantangan berbeda dibandingkan pemenuhan kebutuhan di satu kabupaten atau kota.
“Kalau hanya satu kabupaten mungkin bisa cepat. Tapi ini provinsi,” katanya.
Meski demikian, persoalan keterlibatan konveksi lokal masih menjadi perhatian dalam polemik pengadaan seragam gratis Gratispol Kaltim. JAMPER sebelumnya meminta pemerintah membuka kajian yang menjadi dasar penentuan penyedia, termasuk pertimbangan kapasitas produksi pelaku usaha lokal.
Pada 2026, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran sekitar Rp65 miliar untuk pengadaan 65.004 paket seragam gratis bagi pelajar.
Produksi seragam dilakukan di pabrik-pabrik besar di luar Samarinda. Namun, menurut Armin, penyedia yang memenangkan pengadaan dapat melibatkan vendor lain dalam rantai produksinya.
Armin menjelaskan, proses pengadaan dilakukan melalui katalog elektronik atau e-katalog dengan tiga penyedia untuk memenuhi kebutuhan seragam pada jenjang sekolah luar biasa (SLB), SMA/MA, dan SMK.
Setelah proses produksi, penyedia bertanggung jawab mendistribusikan seragam langsung ke sekolah-sekolah penerima.
Selanjutnya, pihak sekolah membuat berita acara serah terima sebagai dasar pembayaran kepada penyedia.
Besarnya anggaran dan jumlah paket seragam yang disiapkan membuat pelaksanaan program ini menjadi perhatian publik, terutama terkait transparansi pengadaan dan peluang keterlibatan pelaku usaha lokal.
Polemik tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai sejauh mana konveksi dan UMKM Kaltim dapat mengambil bagian dalam program pengadaan seragam gratis yang dibiayai melalui anggaran pemerintah provinsi.
