BONTANG – DPRD Kota Bontang bersama Pemerintah Kota Bontang resmi membatalkan rencana proyek Multi Years Contract (MYC) Danau Kanaan melalui Sidang Paripurna ke-4 yang digelar pada Rabu (13/5/2026).
Keputusan tersebut diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan signifikan, sehingga pemerintah dan legislatif menilai pembatalan menjadi opsi paling realistis untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, serta dihadiri Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Agus Haris.
Sebelumnya, proyek tahun jamak Danau Kanaan telah disepakati bersama dengan skema pembiayaan selama tiga tahun. Namun, perubahan kondisi pendapatan daerah mendorong perlunya evaluasi ulang terhadap pelaksanaan program tersebut.
Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal, menjelaskan bahwa proses pembatalan dilakukan melalui mekanisme resmi yang sama dengan proses persetujuan awal, yakni melalui forum paripurna.
“Karena persetujuan awal dilakukan melalui sidang paripurna, maka pembatalannya juga harus ditempuh melalui mekanisme yang sama sebagai bentuk kepatuhan terhadap prosedur,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD menyetujui pembatalan tersebut setelah mempertimbangkan kondisi keuangan daerah serta menghindari risiko proyek tidak berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran.
“Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah agar pemerintah tidak terbebani proyek besar yang berpotensi mengganggu prioritas pembangunan lainnya,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan bahwa pembatalan proyek merupakan langkah strategis agar pemerintah daerah tetap berhati-hati dalam mengambil kebijakan pembangunan di tengah tekanan fiskal.
“Pemerintah harus menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi keuangan yang ada, sehingga setiap kebijakan tetap realistis, terukur, dan tidak memaksakan keadaan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan dari sekitar Rp3,1 triliun menjadi Rp2,8 triliun, bahkan proyeksi pendapatan tahun 2027 diperkirakan kembali menurun.
Dengan kondisi tersebut, Pemkot Bontang memilih memprioritaskan stabilitas fiskal dan keberlanjutan program pembangunan lain yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat. (*ads)
