BONTANG – Asosiasi Pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) menyampaikan aspirasi terkait pembatasan pembelian Pertalite kepada DPRD Kota Bontang. Persoalan tersebut menjadi salah satu agenda yang difasilitasi DPRD bersama pihak terkait pada Senin (31/8/2026).
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan pertemuan tersebut digelar setelah DPRD menerima surat dari asosiasi pengecer yang meminta ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan pembelian BBM.
Menurut Rustam, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pembatasan pembelian Pertalite hingga 5 liter. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama pihak yang berkaitan dengan distribusi BBM di Kota Bontang.
“Kami agendakan siang ini. Mereka ingin bersuara terkait pembatasan pembelian,” ucap Rustam.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD turut mengundang Pertamina, perwakilan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), transportir, serta Polres Bontang. Selain persoalan pembatasan pembelian, pembahasan juga diarahkan pada kondisi antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah SPBU.
Rustam menyebut, DPRD juga akan membahas kemungkinan penyesuaian waktu distribusi BBM untuk Kota Bontang. Salah satu usulan yang muncul adalah agar pasokan untuk kebutuhan Kota Bontang dikirim lebih awal sehingga dapat mengurangi penumpukan antrean pada jam tertentu.
“Skema antrean kami bahas juga. Sama meminta jam distribusi di pagi hari,” tuturnya.
Meski demikian, Rustam mengakui bahwa keberadaan pengecer BBM di Bontang belum memiliki dasar legalitas dalam aturan distribusi BBM. Kondisi tersebut membuat pengecer tidak memiliki perlindungan dalam menjalankan aktivitasnya.
Pembahasan bersama tersebut diharapkan dapat mempertemukan kepentingan masyarakat, pengecer, SPBU, dan pihak penyedia BBM sehingga persoalan distribusi dapat dicarikan solusi yang sesuai dengan ketentuan.
Sebelumnya, Sales Branch Manager (SBM) Kaltimut III Fuel Pertamina, Hermawan Bagus Prabowo, telah memberikan penjelasan terkait distribusi Pertalite ke sejumlah SPBU di Kota Bontang.
Ia menyampaikan bahwa realisasi pengiriman BBM menyesuaikan dengan kuota masing-masing SPBU. Pertamina juga melakukan pengaturan distribusi untuk menjaga ketersediaan stok, khususnya pada momentum dengan kebutuhan BBM yang meningkat seperti Idulfitri, Natal, dan Tahun Baru.
Berdasarkan data yang diterima, kuota Pertalite untuk Bontang mencapai sekitar 2.022 kiloliter setiap bulan. Pada Juni 2026, realisasi pengiriman tercatat sekitar 2.000 kiloliter kepada enam SPBU.
Sementara pada bulan berikutnya, Pertamina meningkatkan pasokan menjadi sekitar 2.040 kiloliter sebagai bagian dari penyesuaian distribusi.
“Kalau dilihat dari data realisasi sesuai, Mas. Kalau tidak mencapai target, kami kasih di bulan berikutnya. Atau saat momentum hari besar. Agar stok BBM Pertalite tetap aman,” ucap Bagus.
Dengan adanya pembahasan antara DPRD, Pertamina, SPBU, transportir, kepolisian, dan perwakilan pengecer, persoalan pembatasan pembelian serta distribusi Pertalite di Bontang diharapkan dapat memperoleh titik temu tanpa mengganggu ketersediaan BBM bagi masyarakat.
