BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot Bontang) mempercepat realisasi pembangunan Sekolah Rakyat melalui rapat kerja lanjutan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Senin (13/4/2026).
Rapat dipimpin Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, didampingi Wakil Wali Kota Agus Haris, serta melibatkan perangkat daerah terkait dalam percepatan proyek yang masuk Program Strategis Nasional (ProSN).
Salah satu fokus utama adalah pematangan lahan yang dijadwalkan berlangsung pada 13–21 April 2026 oleh Dinas PUPR.
Selain itu, proses administrasi seperti pemecahan Kartu Inventaris Barang (KIB) ditargetkan rampung pada Mei 2026.
Pemkot juga akan meminta dokumen Detail Engineering Design (DED) ke Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Sementara itu, dokumen lingkungan seperti UKL/UPL/SPPL serta Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalin) ditargetkan selesai dalam waktu dua minggu.
Untuk mendukung operasional sekolah, Pemkot Bontang akan berkoordinasi dengan PLN terkait listrik, PDAM untuk air bersih, serta Telkom untuk jaringan internet hingga 200 Mbps.
Pemkot Bontang menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat guna meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
Proyek Sekolah Rakyat Bontang 2026 diharapkan berjalan tepat waktu melalui sinergi lintas instansi dan dukungan pemerintah pusat.
