BONTANG — Wali Kota Bontang menekankan pentingnya kejujuran dalam pengelolaan data. Orang nomor satu itu tak ingin terjadi manipulasi data demi mengejar bantuan dari pemerintah pusat.
Neni menyampaikan itu saat menghadiri pertemuan yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bontang, Senin (26/5/2025), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota.
Saat menyampaikan sambutan, Neni menyinggung upaya penurunan angka stunting, Pemkot Bontang menargetkan angka nol persen. Wali kota menyebut keberhasilan beberapa daerah seperti Surabaya dan Mojokerto sebagai contoh yang bisa diadopsi. Namun, ia mengingatkan bahwa kejujuran dalam penyampaian data merupakan tantangan utama.
“Kadang data dimanipulasi demi menerima bantuan. Ini harus dihentikan. Data harus jujur agar program tepat sasaran,” ujarnya.
Neni juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga, untuk memperkuat sinergi demi terwujudnya Bontang yang sejahtera dan berdaya saing.
“Kolaborasi adalah kunci. Kita ingin membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan berkualitas sebagai fondasi kota yang lebih baik,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Neni Moerniaeni juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Neni menegaskan bahwa Kampung KB bukan sekadar program formal, melainkan strategi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menilai, inovasi baik dalam bentuk teknologi maupun kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat sangat dibutuhkan guna membentuk keluarga berkualitas.
“Inovasi menjadi kunci. Bukan hanya gagasan teknologi, tapi juga kegiatan nyata yang relevan dengan kebutuhan warga,” ujar Neni.
Wali kota juga menyoroti lemahnya sistem pelaporan dalam kegiatan Kampung KB yang dinilai perlu segera diperbaiki. Menurutnya, kualitas pelaporan berpengaruh besar terhadap efektivitas program secara keseluruhan.
Dalam kesempatan itu, Neni juga mengungkapkan keprihatinannya atas angka perceraian di Kota Bontang yang mencapai 10 persen, serta tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Ia berharap para kader Kampung KB dapat berperan aktif sebagai agen perubahan, bukan sekadar pelaksana teknis. Saat ini, Bontang memiliki 2 Kampung KB Dasar, 5 Kampung KB Berkembang, 1 Kampung KB Mandiri, dan 7 Kampung KB Paripurna.
“Kader harus peka terhadap persoalan sosial di lingkungan masing-masing. Jangan sekadar menggugurkan kewajiban,” tegasnya. (*)
