Samarinda – Pemerintah Kota masih mematangkan skema parkir berlangganan yang ditargetkan berlaku setelah Lebaran. Salah satu fokus pembahasan adalah penataan sumber daya manusia, termasuk membuka peluang pemberdayaan juru parkir liar yang selama ini beroperasi di sejumlah titik.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, pemerintah telah merumuskan konsep untuk mengintegrasikan para jukir liar ke dalam sistem resmi. Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Wisata Belanja Ramadan 2026 di kawasan parkir , Jumat (20/2).
“Tapi saya sepakat kalau para jukir liar itu diberdayakan kalau mau. Kami sudah punya solusinya, sudah kita rumuskan,” ujar Andi.
Menurut dia, salah satu akar persoalan menjamurnya jukir liar adalah rendahnya pendapatan. Saat ini, ada juru parkir yang hanya memperoleh sekitar Rp 1 juta per bulan. Dalam skema baru, mereka ditawari penghasilan setara upah minimum kota (UMK), yakni sekitar Rp 3,5 juta hingga Rp 3,6 juta per bulan.
“Kalau sudah segitu masih tidak mau ikut sistem, berarti memang bukan niatnya untuk baik,” katanya.
Dalam konsep parkir berlangganan, seluruh setoran parkir akan masuk ke kas daerah. Masyarakat yang telah membayar iuran berlangganan tidak lagi dipungut biaya di lapangan. Pemerintah juga menyiapkan sistem pembayaran non-tunai atau cashless, seperti QRIS dan dompet digital lainnya.
Dinas Perhubungan disebut telah memiliki perangkat EDC untuk mendukung mekanisme tersebut.
Andi menekankan, pembenahan tata kelola menjadi kunci agar tidak ada pihak yang dirugikan.
“Jukirnya hidup, masyarakatnya tertata dengan tata kelola yang baik. Tapi kalau tetap memilih pungli dan meresahkan, tentu akan ditindak,” ujarnya.
Sebelumnya, ia mengaku menemukan praktik penarikan tarif parkir roda dua hingga Rp 10 ribu, padahal tarif resmi sesuai peraturan daerah hanya Rp 2 ribu untuk sepeda motor dan Rp 5 ribu untuk mobil. Ia meminta instansi teknis segera melakukan penertiban dan memastikan pengawasan berjalan konsisten.
“Kalau nilainya tidak sesuai perda yakni motor Rp 2 ribu dan mobil Rp 5 ribu, masyarakat juga jangan mau,” kata Andi. (*)
