Bontang – Asumsi APBD Bontang di tahun anggaran 2026 diprediksi mengalami koreksi. Tren penurunan pendapatan digadang-gadang akan terjadi di tahun depan.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, kemungkinan terjadi pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk daerah-daerah penerima sektor migas dan batu bara.
Selama ini APBD Bontang ditopang oleh DBH sebagai pos penerimaan terbesar. Apabila terjadi pemangkasan, tentunya akan berdampak dengan penerimaan daerah yang menyusut. Sayangnya, pemerintah belum membeberkan rincian anggaran yang bakal terpangkas.
Pun, kondisi serupa juga terjadi di Kaltim. Pemprov Kaltim telah menetapkan APBD 2026 sebesar Rp 18 triliun atau turun Rp 2 triliun dari tahun ini.
Walaupun tren keuangan menyusut, Wali Kota Neni mengatakan, pembangunan 3 mega proyek dengan skema tahun jamak atau multiyears contract tetap berjalan.
“Tahun depan kami dapat kabar turun. Tapi tidak menurunkan semangat kami untuk berbuat untuk masyarakat,” ucap Neni kepada Klik Kaltim.
Lebih lanjut, untuk menyiasati pendapatan yang seret pemerintah berencana melakukan penghematan di sejumlah pos belanja, khususnya agenda seremonial dan bimbingan teknis (Bimtek).
“Kegiatan yang tidak penting lah ditiadakan. Kami akan bijak menggunakan anggaran. Semoga pemangkasan tidak terlalu besar,” sambungnya.
Diketahui, Pemkot Bontang mengajukan nota keuangan KUA-PPAS APBD-Perubahan 2025 senilai Rp 3,1 triliun. Penyampaian ini sampaikan dalam sidang paripurna di Pendopo Rujab Wali Kota, Kamis (7/8/2025) malam.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Bontang Neni menyampaikan asumsi penerimaan dan belanja daerah terjadi perubahan dari prediksi sebelumnya.
Sebelumnya, belanja pemerintah ditetapkan Rp 3 triliun. Seiring waktu nilainya mengalami peningkatan menjadi Rp 3,1 triliun atau naik 5 persen dari sebelumnya.
