BONTANG – Komisi C DPRD Kota Bontang mendorong Pemerintah Kota Bontang mengkaji pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan Jalan Nusantara di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat.
Usulan tersebut disampaikan sebagai upaya mempercepat penanganan kebutuhan infrastruktur yang dinilai mendesak, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bontang, Bonnie Sukardi, menilai dana BTT dapat dipertimbangkan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak sehingga anggaran tersebut dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kami berharap pemanfaatan dana BTT dapat dikaji untuk penanganan jalan ini, mengingat anggaran tersebut setiap tahun masih menyisakan SiLPA,” ujar Bonnie Sukardi.
Menurutnya, meskipun status lahan di lokasi belum menjadi aset pemerintah, peluang pemanfaatan dana BTT tetap perlu dikaji dengan mempertimbangkan manfaat yang akan diterima masyarakat.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi C DPRD Kota Bontang, Joni Alla’ Padang. Ia menilai anggaran BTT sebaiknya dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan kebutuhan yang bersifat mendesak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai anggaran BTT kembali menjadi SiLPA, sementara terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak dan perlu segera ditangani,” katanya.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, menjelaskan bahwa usulan pembangunan Jalan Nusantara sebelumnya belum dapat dianggarkan karena status lahan masih merupakan aset milik masyarakat.
Ia menegaskan, apabila proses penyelesaian status aset telah tuntas, pemerintah akan membahas sumber pendanaan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), termasuk kemungkinan menggunakan dana BTT maupun sumber anggaran lainnya.
“Apabila status asetnya telah jelas, kami akan membahasnya bersama TAPD untuk menentukan sumber pendanaan yang paling sesuai, baik melalui BTT maupun anggaran lainnya,” jelas Edy Prabowo.
