BONTANG – Perubahan Surat Izin Praktik (SIP) bagi tenaga kesehatan di Kota Bontang tidak hanya melalui pembaruan data administrasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang memastikan setiap permohonan tetap melalui pemeriksaan persyaratan untuk menjamin legalitas dan kompetensi tenaga kesehatan.
Kepala DPMPTSP Bontang, Muhammad Aspiannur, mengatakan perubahan SIP umumnya diajukan karena adanya perpindahan lokasi praktik, perubahan tempat kerja, maupun penyesuaian data lainnya.
Menurutnya, setiap perubahan harus mengikuti mekanisme perizinan yang berlaku agar aktivitas pelayanan kesehatan tetap memiliki dasar hukum yang jelas.
“Setiap perubahan data dalam izin praktik harus melalui mekanisme yang sesuai agar legalitas pelayanan kesehatan tetap terjamin dan tercatat dengan baik,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Dalam proses verifikasi, pemohon diwajibkan melampirkan sejumlah dokumen dasar. Di antaranya surat permohonan pencabutan SIP sesuai format yang ditetapkan, ijazah yang telah dilegalisasi, Surat Tanda Registrasi (STR), KTP, serta NPWP.
Tenaga kesehatan juga harus menyertakan pas foto berwarna dengan format JPEG, surat keterangan sehat fisik, serta rekomendasi dari organisasi profesi sesuai bidang keahlian atau tempat kerja.
Persyaratan tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan untuk memastikan identitas, kualifikasi, dan kelayakan tenaga kesehatan yang mengajukan perubahan izin praktik.
Khusus tenaga kesehatan yang menjalankan praktik secara mandiri, terdapat persyaratan tambahan yang harus dipenuhi. Meliputi Standar Operasional Prosedur (SOP), nota kesepahaman atau MoU pengelolaan sampah medis, daftar alat kesehatan yang tersedia di ruang praktik, serta denah lokasi tempat praktik.
Aspiannur menjelaskan, kelengkapan dokumen tambahan tersebut diperlukan untuk memastikan tempat praktik memiliki kesiapan fasilitas dan prosedur pelayanan yang memadai.
“Perubahan SIP bukan sekadar mengganti data administrasi. Ada aspek pelayanan, kompetensi, dan kesiapan fasilitas yang harus tetap dipenuhi oleh pemohon,” terangnya.
Ia menambahkan, pemahaman terhadap seluruh persyaratan sejak awal dapat membantu mempercepat proses verifikasi sekaligus meminimalkan kemungkinan pengembalian berkas karena dokumen belum lengkap.
DPMPTSP Bontang berharap tenaga kesehatan yang mengajukan perubahan SIP dapat mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Dengan begitu, legalitas praktik tetap terjaga dan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman serta sesuai standar profesional.
“Kami mengimbau tenaga kesehatan untuk memastikan seluruh dokumen persyaratan telah lengkap sebelum mengajukan permohonan sehingga proses pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif,” pungkasnya.
