BONTANG – Pelaku usaha yang berencana membongkar trotoar di Kota Bontang wajib memenuhi sejumlah persyaratan administrasi sebelum pekerjaan dilakukan. Salah satu dokumen yang harus dilampirkan, khusus bagi pemohon berbentuk badan usaha, adalah bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan beserta bukti pembayaran iuran terakhir.
Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, menjelaskan persyaratan tersebut menjadi bagian dari kelengkapan berkas dalam pengajuan izin pembongkaran trotoar. Selain itu, pemohon juga harus menyiapkan hasil pindai KTP, IMB bangunan, gambar atau denah bagian trotoar yang akan dibongkar, serta NPWP.
Khusus badan usaha, dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan turut menjadi perhatian dalam proses pemeriksaan administrasi. Kelengkapan tersebut diperlukan agar permohonan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Idrus mengatakan, gambar atau denah trotoar yang akan dibongkar juga memiliki fungsi penting. Dokumen itu menjadi bahan bagi petugas untuk menilai bagian fasilitas umum yang terdampak pekerjaan, termasuk potensi gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan.
Menurutnya, pembongkaran trotoar tidak bisa dilakukan sembarangan karena fasilitas tersebut merupakan ruang publik yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Karena itu, setiap pekerjaan perlu memperhatikan aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kelalaian dalam melengkapi dokumen menjadi salah satu penyebab berkas tidak bisa langsung diproses. Karena itu kami mengimbau pemohon memeriksa seluruh persyaratan sebelum mengajukan permohonan,” katanya.
Ia menegaskan, penerbitan izin bukan sekadar pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi upaya memastikan pekerjaan tidak mengabaikan fungsi fasilitas umum.
“Perizinan ini bertujuan memastikan pekerjaan yang dilakukan tetap memperhatikan aspek keselamatan, kenyamanan masyarakat, dan keberlangsungan fungsi fasilitas umum,” jelasnya.
