BONTANG – Fraksi PKB DPRD Bontang meminta besarnya anggaran belanja pegawai yang mencapai Rp767,92 miliar pada 2025 harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Anggota Fraksi PKB DPRD Bontang, Bonnie Sukardi, mengatakan anggaran belanja pegawai pada 2025 ditetapkan sebesar Rp798,34 miliar. Dari jumlah tersebut, realisasi hingga akhir tahun mencapai Rp767,92 miliar atau 96,19 persen.
Menurut Bonnie, tingginya realisasi anggaran tersebut perlu diikuti dengan kinerja aparatur yang semakin baik. Penggunaan anggaran untuk kebutuhan pegawai, kata dia, harus memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih optimal.
“Kami meminta agar besarnya belanja pegawai diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur,” tuturnya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, 17 Juni 2026.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris menyatakan sependapat dengan pandangan Fraksi PKB. Pemerintah Kota Bontang menilai belanja pegawai memang perlu berjalan seiring dengan peningkatan profesionalisme aparatur serta pencapaian kinerja perangkat daerah.
Agus menyebut sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas aparatur. Di antaranya melalui penerapan manajemen kinerja berbasis merit, penguatan kompetensi pegawai, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik, serta penguatan sistem evaluasi kinerja ASN.
“Pemerintah sependapat bahwa alokasi belanja pegawai harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur,” ujarnya.
