BONTANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, mendukung sekaligus memfasilitasi pelaksanaan Forum Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanganan Pascabencana Provinsi Kalimantan Timur yang digelar di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Kamis (25/6/2026.
Forum ini mengusung tema Upaya Pelayanan Psikologi Masyarakat Pascabencana itu menghadirkan berbagai unsur, dari pemerintah, TNI-Polri, dunia usaha, dunia pendidikan, penyedia layanan dasar, perbankan, hingga perusahaan industri.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Bontang, Usman mengatakan, pihaknya menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat kolaborasi dalam penanganan bencana, khususnya pada tahap pemulihan pascabencana.
“Terima kasih sudah datang di tempat ini. Ini kegiatan Provinsi Kalimantan Timur dan kami di BPBD Bontang mensupport serta memfasilitasi kegiatan ini,” ujarnya saat menyampaikan sambutan.
Menurut Usman, penanganan bencana tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, termasuk dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Tentu bencana ini tidak bisa dilakukan sendiri. TNI dan Polri tidak bisa dipisahkan karena memiliki peran masing-masing dalam kebencanaan.
“Begitu juga dunia usaha dan CSR perusahaan yang memiliki andil dalam mendukung penanganan bencana,” tambahnya.
Usman menjelaskan, perhatian terhadap korban bencana tidak hanya berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana (sarpras) tetapi juga pemulihan kondisi psikologis masyarakat yang terdampak.
Seperti, kondisi psikologi masyarakat yang terdampak, apalagi jika sudah kehilangan harta benda bahkan anggota keluarga.
“Penanganan pascabencana tidak cukup hanya sarana dan prasarana, tetapi juga bagaimana proses pemulihan setelah bencana,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, BPBD Bontang berharap, seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya layanan psikologi dan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana.
“Kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah kolaboratif dalam penanganan pascabencana di tingkat Kota Bontang maupun Kalimantan Timur,” jelasnya.
Sementara, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kaltim, Andik Wahyudi menuturkan, bahwa setiap terjadi bencana, pemerintah wajib hadir memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Namun, dukungan dari dunia usaha juga dinilai sangat penting dalam mempercepat proses pemulihan.
“Kalau ada bencana, kita wajib turun ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak. Tentunya dukungan dunia usaha melalui CSR industri juga sangat dibutuhkan,” tambahnya.
Ia menambahkan, forum koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait langkah-langkah pemulihan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
“Bencana merupakan siklus alam. Harapan kita tentu bukan menjadi bagian dari kejadian tersebut, tetapi kita harus siap dan memiliki pemahaman yang sama ketika bencana terjadi,” tegasnya.
BPBD Kaltim juga mengimbau, masyarakat untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Kalimantan Timur, termasuk potensi ancaman tsunami yang berkaitan dengan kawasan Selat Makassar.
“Harapan kami, Bontang senantiasa diberi keselamatan, keamanan, dan rasa nyaman. Masyarakat perlu memahami informasi kebencanaan dengan baik agar tidak mudah panik, tetapi tetap siap menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi,” tutup Andik Wahyudi.
