SAMARINDA – Puluhan hingga ribuan tenaga kesehatan dan pegawai RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda menyuarakan keresahan karena Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir.
Aksi tersebut berlangsung di lingkungan RSUD AWS pada Selasa (8/9/2026) sekitar pukul 07.30 WITA.
Para pegawai membentangkan kain putih panjang dan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk sikap bersama atas belum diterimanya TPP sejak Juni 2026.
Keterlambatan pembayaran TPP dinilai mulai membebani pegawai. Pasalnya, kebutuhan sehari-hari dan kewajiban pembayaran cicilan tetap berjalan, sementara salah satu komponen penghasilan mereka belum diterima.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr Jaya Mualimin, mengatakan persoalan pembayaran TPP berkaitan dengan penganggaran yang baru dimasukkan melalui APBD Perubahan 2026.
“Anggaran TPP itu adanya di perubahan tahun 2026. Sudah dimasukkan, tinggal menunggu pengesahan. Kalau nanti sudah disahkan, langsung diproses pembayarannya,” ujar Jaya.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp172 miliar untuk pembayaran TPP.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp98 miliar dialokasikan untuk pegawai RSUD AWS, sedangkan sisanya diperuntukkan bagi rumah sakit milik pemerintah daerah lainnya.
Jaya memastikan anggaran pembayaran TPP telah tersedia. Namun, pencairannya masih menunggu proses pengesahan APBD Perubahan 2026.
Jika APBD Perubahan segera disahkan, pembayaran TPP yang tertunda berpotensi dilakukan secara rapel.
Jaya menyebut apabila pengesahan kembali mengalami keterlambatan, pembayaran hingga September bahkan berpotensi terakumulasi.
“Mungkin ada rapel kekurangan mulai bulan Juni, Juli, Agustus, mungkin September, empat bulan. Mudah-mudahan secepatnya. Tapi anggarannya sudah ada, jadi jangan khawatir,” katanya.
Jaya berharap pengesahan APBD Perubahan dapat dilakukan pada bulan ini sehingga proses administrasi dan pencairan TPP dapat segera dilakukan.
“Kalau ditanya kapan, mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa ada pengesahan, sehingga bisa segera diproses,” ucapnya.
Selain menunggu proses pengesahan anggaran, Jaya meminta manajemen RSUD AWS mengambil langkah sementara untuk membantu pegawai yang terdampak keterlambatan pembayaran.
Hal tersebut terutama menyangkut pegawai yang memiliki kewajiban kredit atau pinjaman perbankan.
“Saya sudah ingatkan pihak manajemen rumah sakit, karena mungkin ada tanggungan di beberapa pinjaman bank, agar berkoordinasi. Jangan sampai karyawan ditagih dulu sehingga membuat panik,” ungkap Jaya.
Menurutnya, komunikasi dengan pihak perbankan diperlukan agar pegawai dapat memperoleh kelonggaran selama TPP belum diterima.
Jaya juga membuka kemungkinan adanya solusi internal dari pihak rumah sakit apabila kondisi keuangan memungkinkan.
“Jangan selalu menunggu. Sementara kebutuhan finansial karyawan memang harus dipenuhi. Jangan sampai adanya gejolak,” tegasnya.
Jaya kembali meminta para pegawai RSUD AWS tidak khawatir secara berlebihan. Ia memastikan anggaran TPP telah disiapkan dan pembayaran akan diproses setelah APBD Perubahan 2026 disahkan.
“Yang pertama, jangan panik, karena memang anggarannya sudah ada di perubahan. Kalau nanti sudah disahkan, pasti akan segera dicairkan,” pungkas Jaya.
Keterlambatan pembayaran TPP tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut hak tambahan penghasilan ribuan pegawai rumah sakit. Para pegawai berharap proses pengesahan anggaran dapat segera diselesaikan sehingga TPP yang tertunda sejak Juni dapat segera dibayarkan.
