BONTANG – Tiga fraksi di DPRD Kota Bontang menyatakan dukungan terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji pengelolaan aset daerah. Salah satu fokus pembahasan pansus nantinya adalah aset daerah berupa kapal Roll-on/Roll-off (RoRo) yang saat ini menjadi perhatian.
Dukungan tersebut mengemuka dalam rapat DPRD yang membahas persoalan hukum kapal KMP Bontang Express II di Ruang Paripurna DPRD Kota Bontang, Senin (3/8/2026).
Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang yang juga Wakil Ketua Fraksi Golkar, Rustam, menyampaikan bahwa pembentukan pansus merupakan langkah untuk memastikan upaya penyelamatan aset daerah dapat dilakukan tanpa bertentangan dengan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ia menjelaskan, usulan pembentukan pansus telah memenuhi ketentuan karena dapat diajukan oleh anggota DPRD dan tidak harus berasal dari ketua fraksi. Sebagai pimpinan rapat, Rustam menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan pansus dan meyakini mayoritas anggota DPRD akan memberikan persetujuan.
Menurutnya, dukungan dari tiga fraksi menjadi modal yang kuat untuk membentuk pansus. Meski demikian, ruang lingkup kerja pansus nantinya difokuskan pada penelusuran dan pengelolaan aset daerah, bukan mengkaji substansi sengketa yang telah diputus oleh pengadilan.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang, Winardi. Ia menegaskan bahwa fraksinya mendukung pembentukan pansus sebagai upaya menyelamatkan aset daerah. Namun, seluruh proses yang dijalankan harus tetap menghormati putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dengan proses peradilan.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKS-NasDem DPRD Kota Bontang, Suharno, juga menyampaikan dukungan terhadap pembentukan pansus. Ia menjelaskan, secara pribadi mendukung usulan tersebut. Namun, karena merupakan fraksi gabungan, keputusan resmi akan dibahas terlebih dahulu bersama seluruh anggota fraksi sebelum sikap akhir disampaikan.
Di sisi lain, perwakilan Pusat Hubungan Masyarakat (PHM), Jasman, turut mendorong DPRD Kota Bontang segera membentuk pansus. Ia menyatakan PHM siap menjadi mitra DPRD dalam proses penelusuran aset daerah, khususnya yang berkaitan dengan kapal RoRo.
