JAKARTA – Kabar mengenai penerima bantuan sosial (bansos) yang akan mendapatkan bantuan tunai hingga Rp5,4 juta ramai beredar di berbagai platform media sosial. Informasi tersebut muncul setelah pemerintah mengkaji perubahan skema penyaluran bantuan sosial yang lebih terintegrasi dan berbasis digital.
Namun, benarkah pemerintah akan mencairkan bansos tunai Rp5,4 juta sekaligus kepada masyarakat?
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan sosial baru yang akan diberikan dalam satu kali pencairan.
Menurut Luhut, nominal tersebut merupakan rata-rata akumulasi berbagai jenis bantuan sosial yang selama ini diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
“Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” ujar Luhut, dikutip dari ANTARA, Kamis (11/6/2026).
Dengan demikian, hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan adanya bantuan sosial baru sebesar Rp5,4 juta yang akan dibayarkan sekaligus kepada masyarakat.
Luhut menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan transformasi sistem bantuan sosial agar lebih efektif dan tepat sasaran. Ke depan, subsidi dan bansos tidak lagi berfokus pada pemberian barang, melainkan langsung disalurkan kepada penerima yang berhak dalam bentuk bantuan tunai.
Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengurangi potensi kebocoran dalam distribusi bantuan.
“Subsidi akan langsung kepada yang menerima sehingga lebih tepat sasaran,” katanya.
Untuk mendukung sistem baru tersebut, pemerintah sedang mengembangkan Digital Single ID, yaitu identitas digital tunggal yang akan mengintegrasikan berbagai data masyarakat dari sejumlah instansi.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat memverifikasi penerima bantuan secara lebih akurat dan menghindari penerima ganda.
Luhut menyebut Digital Single ID ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun 2026.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted,” jelasnya.
Selain mengandalkan integrasi data, pemerintah juga akan memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam pengelolaan bantuan sosial.
AI akan membantu menganalisis kondisi ekonomi masyarakat sehingga penyaluran bantuan bisa lebih tepat sesuai kebutuhan dan tingkat kesejahteraan masing-masing penerima.
Teknologi ini juga direncanakan mendukung program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.
Menurut Luhut, kemampuan AI telah diuji dalam berbagai sistem pemerintah dan mampu memproses dokumen dalam waktu sangat singkat.
Saat ini pemerintah masih menjalankan tahap uji coba sistem baru tersebut di 42 kabupaten dan kota di Indonesia.
Salah satu fitur yang sedang diuji adalah teknologi face recognition atau pengenalan wajah untuk memastikan penerima bantuan benar-benar memenuhi syarat.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau perkembangan program tersebut pada Juli 2026 sebelum implementasi lebih luas dilakukan.
Pemerintah berencana menghubungkan berbagai basis data nasional, antara lain:
- Data Dukcapil
- Data BPJS Kesehatan
- Data BPJS Ketenagakerjaan
- Data PLN
- Data OJK
- Data Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
- Data ATR/BPN
- Data Samsat Polri
Integrasi tersebut diharapkan mampu mengurangi kesalahan data, mencegah penerima ganda, dan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Hingga saat ini pemerintah masih menyempurnakan sistem penyaluran bantuan sosial digital melalui berbagai tahap uji coba.
Sementara itu, Digital Single ID yang menjadi fondasi utama program diperkirakan mulai tersedia pada akhir 2026 dan akan diterapkan secara bertahap setelah seluruh sistem dinilai siap digunakan secara nasional.
Dengan demikian, informasi mengenai bansos tunai Rp5,4 juta yang akan dicairkan sekaligus kepada masyarakat belum terbukti benar. Nominal tersebut merupakan rata-rata akumulasi bantuan yang diterima penerima manfaat, bukan program bantuan baru dari pemerintah.
