BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Joni Alla Padang (JAP), menyoroti lambannya penanganan bencana longsor di kawasan Kampung Timur RT 1, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat.
Kondisi tersebut dinilai membuat tanggul sementara dari karung pasir kembali jebol pada Kamis (28/5/2026), sehingga warga kembali terancam banjir lumpur dan longsor susulan.
Joni mengatakan pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret sebelum dampak bencana semakin meluas dan merugikan masyarakat sekitar.
“Saya mendesak ada penanganan. Minimal ada kepastian pembangunan di sana, termasuk membuat drainase dari atas supaya air tidak mengarah ke permukiman,” ujarnya.
Ia mengaku telah meninjau langsung lokasi longsor pada Jumat pagi dan melihat kondisi kawasan terdampak semakin parah. Jika sebelumnya hanya empat rumah terdampak, kini jumlahnya meningkat menjadi 21 rumah warga.
Menurutnya, usulan warga terkait pembangunan sodetan atau saluran pengalihan air hingga kini juga belum direalisasikan pemerintah.
Selain ancaman longsor, infrastruktur lingkungan di kawasan tersebut mulai rusak akibat material lumpur dan pasir yang menutup akses jalan serta drainase warga.
“Kalau terus dibiarkan dampaknya akan makin besar. Tadi pagi saya lihat sendiri, longsor dan lumpurnya sudah meluas,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebut pemerintah telah meminta OPD teknis untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Pemkot Bontang saat ini mempertimbangkan dua opsi pembiayaan penanganan, yakni menggunakan Dana Tidak Terduga (DTT) atau melalui APBD Perubahan 2026.
Namun, menurut Neni, penggunaan DTT masih perlu dikaji karena longsor di kawasan bekas tambang galian C itu diduga terjadi akibat aktivitas manusia yang merusak lingkungan.
“Kami masih bahas. Kalau DTT biasanya digunakan untuk bencana alam, sementara ini ada unsur kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia,” jelas Neni.
