Bontang – Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, memperketat pengawasan terhadap perizinan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikat kesehatan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan pangan dan mencegah potensi keracunan makanan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspiannur, mengatakan pihaknya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) telah beberapa kali melakukan monitoring terhadap kepemilikan izin dan penerapan standar kebersihan di dapur penyedia MBG.
“Pemkot Bontang berupaya memastikan keamanan pangan serta kepatuhan pelaku usaha kuliner terhadap standar kebersihan dan kehalalan produk, terutama di dapur yang melayani program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya, Senin (20/10/2025).
Ia menjelaskan, kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari pengawasan dan pendampingan lintas sektor yang difokuskan pada area pengolahan makanan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha kuliner, khususnya pengelola dapur MBG, telah memenuhi aspek higiene, memiliki izin resmi, dan mengantongi sertifikat kesehatan.
“Kelengkapan dokumen ini penting agar makanan yang dikonsumsi penerima program MBG benar-benar aman, sehat, dan berkualitas,” tegasnya.
Selain memastikan kepatuhan terhadap peraturan, kegiatan ini juga menjadi langkah preventif terhadap potensi kasus keracunan makanan. Aspiannur menegaskan, pihaknya tidak ingin ada kejadian yang merugikan masyarakat akibat kelalaian standar kebersihan.
“Monitoring bukan sekadar pengawasan, tapi juga pendampingan agar pelaku usaha semakin sadar akan pentingnya penerapan standar kebersihan dan kehalalan produk,” katanya.
Ia menambahkan, dapur MBG di sentra SPPG merupakan salah satu basis kuliner produktif di Kota Bontang. Karena itu, pemerintah ingin menjadikannya sebagai contoh penerapan higiene dan sanitasi terbaik yang dapat menjadi tolok ukur bagi pelaku usaha kuliner lainnya.
“Sinergi antarinstansi akan memperkuat sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, sekaligus menciptakan ekosistem usaha kuliner yang sehat, kompetitif, dan berdaya saing tinggi,” tutur Aspiannur.
Ke depan, DPMPTSP Bontang bersama Dinas Kesehatan dan lembaga teknis terkait akan terus melakukan pengawasan serta pembinaan secara berkala untuk memastikan seluruh dapur MBG dan pelaku usaha kuliner di Bontang mematuhi standar kebersihan dan perizinan yang berlaku. (*)
