SANGATTA – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kutai Timur menerapkan penyaringan berbasis masa kerja serta batas usia menjelang pensiun dalam menentukan peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP). Langkah ini dilakukan agar keikutsertaan aparatur tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kinerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dalam pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN), pelatihan kepemimpinan tingkat administrator maupun pengawas berperan penting untuk memperkuat kapasitas manajerial dan pengelolaan unit kerja. Karena kuota dan kebutuhan organisasi terus berjalan, BKPSDM menyusun perencanaan peserta secara terukur agar pegawai yang belum berkesempatan mengikuti diklat dapat terpetakan dengan jelas.
Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kutai Timur, Muhammad Saefudin, menjelaskan bahwa penyaringan utama melihat lamanya pegawai menduduki jabatan tersebut. Aparatur yang sudah lama menjabat namun belum mengikuti pelatihan kepemimpinan masuk dalam daftar perencanaan atau target.
“Untuk pelatihan administrator atau pengawas, yang pertama kita lihat dari masa kerja atau lamanya duduk di jabatan tersebut. Misalnya ada yang sudah menduduki jabatan 10 tahun tapi belum diklat, nah itu kita masukkan ke dalam rencana atau target,” ujarnya.
Selain masa kerja, BKPSDM juga mempertimbangkan faktor usia. Terdapat batasan minimal usia sebelum pegawai memasuki masa pensiun yang menjadi acuan penentuan peserta agar pelatihan yang diikuti tetap relevan dan bermanfaat bagi organisasi.
Terkait evaluasi pascapelatihan, Muhammad Saefudin menyebut tolok ukur utamanya adalah dampak langsung di lingkungan organisasi. Dalam proses evaluasi ini, BKPSDM turut didukung penyelenggara seperti BPSDM maupun Pusjarlan, yang meninjau hingga ke tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), mentor, dan kepala dinas.
Penilaian tersebut memastikan apakah materi pelatihan diterapkan oleh peserta setelah kembali bertugas serta melihat bagaimana aksi perubahan berjalan di unit kerjanya. Melalui evaluasi berkelanjutan tersebut, BKPSDM berupaya memastikan peningkatan kompetensi aparatur di Kutai Timur berdampak langsung pada kualitas kerja organisasi dan pelayanan birokrasi.
