SANGATTA — Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah taktis guna mengakhiri polemik menahun terkait kerusakan infrastruktur jalan poros di Desa Sekrat, Kecamatan Bengalon. Langkah tersebut diwujudkan melalui forum audiensi strategis yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, di Ruang Ulin Lantai II Sekretariat Daerah, Senin (16/11/2026).
Pertemuan penting ini melibatkan jajaran lengkap Pemkab Kutai Timur—mulai dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda, Dinas PUPR, Camat Bengalon, Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), hingga Direktur PDAM. Pemerintah berhasil mendudukan manajemen perusahaan pemegang konsesi di wilayah tersebut, yakni PT KPC, PT PIK, HONGSHI, dan PT BCIP, untuk memikul tanggung jawab bersama memperbaiki jalur sepanjang total 18 kilometer.
Dalam forum yang juga fokus mengevaluasi keberfungsian prasarana air bersih bagi warga Desa Sekrat ini, disepakati rumusan teknis penanganan badan jalan dengan lebar standar 8 meter. Beban pemeliharaan dibagi secara proporsional agar penanganan infrastruktur dapat segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas tanpa membebani sebelah pihak.
Berdasarkan hasil kesepakatan penataan segmen di dalam rapat, PT Kobexindo bersama jajaran subkontraktornya digariskan untuk menangani ruas sepanjang 7 kilometer yang meliputi jalur vital dari Lubuk Tutung menuju Sekurau Bawah. Mengingat volume muatan berat yang melintas di jalur ini, pemerintah mematok spesifikasi konstruksi beton berkualitas tinggi mutu Fs 3,8 atau setara K-350.
Sementara itu, PT KPC bersama mitra subkontraktornya mengambil porsi penanganan sepanjang 5 kilometer yang membentang dari kawasan Tugu hingga Simpang Beruang PT PIK. Standar material beton mutu tinggi yang sama juga diwajibkan pada ruas ini guna menjamin ketahanan struktur jalan dalam jangka panjang.
Adapun sisa jalur berikutnya dibagi kepada dua korporasi lain. PT PIK berkomitmen merampungkan perbaikan fisik sepanjang 3 kilometer mulai dari Simpang PT PIK hingga Blok Beruang. Sedangkan PT BCIP bersama subkontraktornya mengambil alih penanganan jalur lanjutan sepanjang 3 kilometer dari titik tersebut hingga berakhir di Simpang Blok Beruang.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan bahwa seluruh perusahaan terikat komitmen moral dan operasional untuk merealisasikan pengerjaan ini secara tepat waktu. Tim pengawas lintas sektoral juga disiapkan guna memastikan spesifikasi teknis di lapangan—khususnya ketebalan dan kualitas beton—benar-benar dipatuhi, demi memulihkan konektivitas wilayah serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat Desa Sekrat secara berkelanjutan.
