Bontang – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam mengapresiasi capaian Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025.
Raihan tersebut menjadi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut diterima Pemkot Bontang, sekaligus menegaskan konsistensi daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Andi Faiz menyampaikan, capaian opini WTP bukan hanya menjadi kebanggaan pemerintah daerah, tetapi juga bentuk tanggung jawab bersama antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Ini tentu menjadi prestasi yang patut diapresiasi. Opini WTP menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan baik dan sesuai aturan,” ujarnya usai menghadiri agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aula BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Senin (25/5/2026).
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut bukan hal mudah. Dibutuhkan komitmen, pengawasan, serta sinergi seluruh perangkat daerah agar pengelolaan anggaran tetap tertib administrasi dan tepat sasaran.
Ia menilai DPRD memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan agar pelaksanaan program pemerintah berjalan efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ke depan yang paling penting bukan hanya mempertahankan WTP, tetapi bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar memberi dampak bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Andi Faiz juga berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, opini WTP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur, Mochammad Suharyanto kepada Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dalam agenda Penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Bontang turut didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kota Bontang Akhmad Suharto, Inspektur Daerah Enik Ruswati, Kepala BPKAD Muhammad Syahbirin, serta sejumlah kepala perangkat daerah lainnya.
