SAMARINDA – Gelombang kekecewaan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) bakal disuarakan melalui aksi massa di jalanan Samarinda. Aliansi Rakyat Kaltim (ARAK) dijadwalkan menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum pada Kamis (3/9/2026).
Aksi yang diperkirakan diikuti sekitar 500 massa tersebut akan dipusatkan di kawasan Simpang Tiga Jalan Kinibalu–Jalan Gajah Mada, Kecamatan Samarinda Kota, mulai pukul 14.00 WITA.
Humas ARAK, Salman Al Farisy, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat Kaltim yang merasa pembangunan dan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat daerah.
Menurutnya, Kaltim selama ini dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam. Namun, masyarakat dinilai masih menghadapi berbagai persoalan yang belum mendapatkan perhatian secara maksimal.
“Sederhananya, kami ingin mengatakan bahwa daerah ini terlalu lama diperlakukan seperti anak tiri,” jelas Salman.
Dalam aksi tersebut, ARAK telah merumuskan 15 poin tuntutan yang dikemas dalam paket 7+8. Tuntutan tersebut mencakup persoalan nasional sekaligus berbagai masalah lokal yang dinilai mendesak untuk segera diselesaikan di Kaltim.
Sejumlah isu yang akan disuarakan di antaranya penghentian pemadaman listrik bergilir, penyelesaian persoalan kelangkaan BBM, penindakan tegas terhadap tambang ilegal, hingga penghentian penggusuran paksa.
ARAK juga mendesak DPRD Kaltim untuk menjadwalkan kembali Rapat Paripurna Hak Angket.
Salman menyebut keresahan masyarakat yang dibawa dalam aksi cukup beragam. Mulai dari persoalan ekonomi, kebijakan pemerintah, dugaan kriminalisasi, kerusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan, kelangkaan BBM, hingga pemadaman listrik.
“Ada yang marah terhadap persoalan ekonomi, ada yang muak dengan kebijakan pemerintah, ada yang resah terhadap kriminalisasi, kerusakan lingkungan, ketimpangan pembangunan, kelangkaan BBM, pemadaman listrik, hingga persoalan-persoalan lain yang mungkin selama ini tidak mendapatkan ruang yang cukup didengar dan diperhatikan,” ungkapnya.
Selain membawa persoalan daerah, massa ARAK juga akan menyuarakan sejumlah isu nasional.
Beberapa di antaranya yakni mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, menolak pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), serta mendorong penetapan status bencana nasional di sejumlah wilayah Indonesia.
ARAK menilai sejumlah kebijakan nasional juga memiliki dampak langsung terhadap daerah, termasuk Kaltim yang selama ini menjadi salah satu daerah penghasil sumber daya alam.
Salman mengatakan aksi di Samarinda juga tidak terlepas dari rangkaian aksi massa yang sebelumnya terjadi di tingkat nasional.
Ia menyebut aksi pada 27 Agustus di Jakarta yang dilakukan APMB dan Aliansi Geram turut menjadi salah satu pemicu meningkatnya keberanian masyarakat untuk menyampaikan keresahan secara terbuka.
“Ini sebenarnya alasan utamanya bang, tapi kami juga melihat ada faktor pemicu lain selain daripada ini seperti aksi 27 Agustus di Jakarta oleh APMB dan Aliansi Geram yang menjadi pembuka keran amarah masyarakat,” jelas Salman.
ARAK kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim untuk bergabung dalam aksi tersebut. Masyarakat disebut tidak harus tergabung dalam organisasi tertentu untuk menyampaikan aspirasi.
Menurut ARAK, momentum tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka rasakan secara langsung.
Pihaknya juga menilai penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tengah menghadapi persoalan keberpihakan terhadap rakyat.
“Kami mengundang seluruh masyarakat untuk datang ya bang, menyampaikan pendapat, mengekspresikan kegelisahan, dan menunjukkan bahwa rakyat masih memiliki hak untuk bersuara khususnya di Kaltim,” tandas Salman.
