BONTANG – DPRD Bontang mempertanyakan masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU, di tengah masih besarnya sisa kuota Pertalite untuk Kota Bontang. Hingga Juni 2026, sekitar 12.656 kiloliter (KL) atau 12,6 juta liter dari alokasi tahunan belum tersalurkan.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan dari Pertamina. Sebab, ketersediaan kuota yang masih cukup besar semestinya dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi antrean di SPBU.
“Ini kuota masih banyak. Kenapa antrean ramai? Yang tidak beres memang Pertaminanya,” ucap Rustam dalam rapat koordinasi pada Jumat (28/8/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, alokasi Pertalite untuk Bontang pada 2026 mencapai 24.344 KL atau sekitar 24,3 juta liter. Namun, hingga Juni, realisasi distribusi baru mencapai 11.688 KL.
Artinya, masih terdapat lebih dari separuh alokasi tahunan yang belum tersalurkan pada pertengahan tahun.
Rustam mengatakan persoalan tersebut semakin menjadi perhatian karena pengelola SPBU mengaku memperoleh alokasi harian yang tidak menentu. Padahal, menurut informasi yang diterima DPRD, SPBU telah melakukan deposit untuk pengadaan BBM.
Kondisi serupa juga menjadi perhatian Pemkot Bontang. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Pemkot Bontang, Arif Rochman, menjelaskan bahwa realisasi pengiriman Pertalite setiap bulan memang tidak selalu sama.
Menurutnya, alokasi bulanan Bontang berada di kisaran 2.029 KL atau sekitar 2,03 juta liter. Pada Agustus 2026, misalnya, pengiriman baru mencapai sekitar 1.900 KL.
Arif menjelaskan kekurangan pengiriman pada bulan berjalan semestinya dapat dipenuhi pada bulan berikutnya. Namun, ia mempertanyakan apabila pada akhirnya masih terdapat kuota yang tersisa hingga penghujung tahun.
“ Tetapi herannya, di akhir tahun selalu ada sisa. Kan sayang kalau itu tidak disalurkan. Jumlahnya lumayan loh, 2 juta liter pada 2025 lalu tidak disalurkan,” ucap Arif.
Persoalan tersebut bukan hanya terjadi pada 2026. Berdasarkan catatan Pemkot Bontang, sekitar 2 juta liter kuota Pertalite juga tidak tersalurkan hingga akhir 2025.
Di tengah adanya sisa kuota tersebut, antrean kendaraan justru masih terjadi di sejumlah SPBU. Kondisi ini kemudian mendorong DPRD meminta pola distribusi Pertalite dievaluasi, terutama agar alokasi yang tersedia dapat disalurkan secara optimal kepada masyarakat.
Menanggapi sorotan tersebut, perwakilan Pertamina, Rachman, mengatakan pihaknya tidak dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai penetapan kuota maupun pola distribusi secara keseluruhan.
Ia menjelaskan, pihaknya di lapangan hanya menjalankan pencatatan dan penyaluran berdasarkan alokasi harian yang telah ditetapkan.
“Kalau kami mencatat dan mendistribusikan sesuai kuota harian,” terangnya.
