BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperkuat kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan mengedepankan inovasi digital dan partisipasi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2026 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bontang di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Rabu (29/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Plh. Direktur Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Ahmad Ridwan, Kepala Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur Kasmawati, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat dan lurah, pimpinan instansi vertikal, BPJS, rumah sakit, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa Forum Konsultasi Publik merupakan wadah strategis untuk membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bontang.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Forum Konsultasi Publik yang kita laksanakan hari ini bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk membangun pemerintahan yang partisipatif, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Agus Haris.
Ia menambahkan, administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi identitas hukum setiap warga negara untuk memperoleh berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan dan administrasi lainnya.
Oleh karena itu, Pemkot Bontang terus berupaya menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat melalui berbagai inovasi yang dikembangkan Disdukcapil.
Agus Haris mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bontang menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berbagai inovasi terus diterapkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan.
Inovasi tersebut antara lain pelayanan berbasis digital, pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD), layanan jemput bola bagi kelompok rentan, pelayanan terpadu lintas instansi, hingga optimalisasi media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
Menurutnya, transformasi digital menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, pemerintah juga berharap memperoleh berbagai masukan, kritik, maupun saran dari seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di masa mendatang.
Pemkot Bontang menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta seluruh instansi terkait agar pelayanan administrasi kependudukan semakin modern, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Forum tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, serta memberikan kepastian hukum melalui administrasi kependudukan yang tertib dan akurat.
