Samarinda – Gelombang protes terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji dipastikan akan memuncak pada 21 April 2026 mendatang. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat berencana turun ke jalan dan memusatkan aksi di Samarinda.
Aksi yang diinisiasi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur ini disebut bukan gerakan spontan. Koordinator lapangan, Erly Sopiansyah, menegaskan bahwa konsolidasi telah dilakukan secara luas dan matang.
“Ini bukan gerakan tiba-tiba. Kami sudah konsolidasi dengan banyak elemen masyarakat. Ini murni suara kekecewaan warga Kaltim,” tegas Erly.
Menurutnya, aksi ini merupakan akumulasi dari berbagai kebijakan pemerintah provinsi yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Kami merespons kebijakan-kebijakan Gubernur yang sangat menyakitkan hati masyarakat kaltim, sehingga kita harus turun ke jalan,” jelas Erly, Sabtu (11/4/2026), sore.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah dugaan praktik dinasti politik dan nepotisme di lingkaran kekuasaan. Aliansi pun secara tegas menyuarakan penolakan terhadap hal tersebut.
“Cuma satu tuntutan kami, stop dinasti dan nepotisme di Kalimantan Timur. Kekuasaan itu bukan milik satu keluarga, tapi milik seluruh masyarakat,” ujarnya dikutip dari Katakaltim.
Tak hanya itu, massa juga mendesak DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket guna mengusut berbagai kebijakan pemerintah. Bahkan, opsi pemakzulan mulai disuarakan.
“Kami minta DPRD menggunakan hak angket. Kalau bicara pemakzulan, arah dari tuntutan ini bisa saja ke sana,” kata Erly.
Kritik juga diarahkan pada sejumlah kebijakan yang dianggap bertolak belakang dengan arahan pemerintah pusat, termasuk terkait efisiensi anggaran.
“Selama hampir satu tahun ini kinerjanya jelek. Bahkan instruksi presiden soal efisiensi anggaran saja tidak diikuti,” tambahnya.
“Ada pembelian mobil dinas Rp8,5 miliar, ada renovasi rumah dinas. Ini yang membuat masyarakat geram.”
Selain aksi jalanan, aliansi juga menempuh jalur formal dengan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia. Mereka juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk ikut memeriksa dugaan pelanggaran tersebut.
Menanggapi tudingan bahwa aksi ini bermuatan politik pasca pilkada, Erly membantah tegas.
“Pilkada sudah selesai. Tidak ada lagi kubu kalah atau menang. Bahkan ada yang dulu mendukung gubernur, sekarang ikut bersama kami,” katanya.
“Ini murni suara masyarakat yang kecewa.”
Hingga kini, sekitar 4.075 orang dari 44 organisasi telah menyatakan kesiapan untuk turun aksi. Jumlah itu diperkirakan masih akan terus bertambah. (*)
