SANGATTA – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kutai Timur (Kutim) mulai memasuki tahap awal. Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melakukan peninjauan lokasi di Jalan Soekarno Hatta, Senin (6/4/2026), sebagai langkah awal realisasi proyek pendidikan untuk masyarakat kurang mampu.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari usulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kepada pemerintah pusat. Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menyampaikan bahwa koordinasi dengan kementerian telah dilakukan hingga akhirnya mendapat arahan langsung dari Menteri PU.
“Alhamdulillah, arahan dari menteri benar-benar terlaksana. Hari ini tim dari Kementerian PU pusat sudah meninjau langsung lokasi Sekolah Rakyat yang kita harapkan,” ujarnya.
Lahan yang disiapkan memiliki luas sekitar 8 hektare dan berstatus clean and clear, sehingga dinilai telah memenuhi syarat awal pembangunan.
Meski demikian, masih diperlukan sejumlah persiapan sebelum pembangunan dimulai. Di antaranya penyediaan akses listrik, air bersih, jalan masuk, serta pematangan lahan.
Mahyunadi menjelaskan bahwa pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan hingga siap bangun, sehingga pemerintah pusat dapat langsung melanjutkan tahap konstruksi.
“Untuk pematangan lahan, diminta agar pemerintah daerah yang menyiapkan. Sehingga nanti dari kementerian bisa langsung membangun di atas lahan yang sudah siap,” jelasnya.
Dari sisi anggaran, proyek Sekolah Rakyat di Kutim diperkirakan bernilai sekitar Rp200 miliar. Nilai tersebut mengacu pada proyek serupa di Samarinda yang mencapai Rp250 miliar.
Mahyunadi menilai program ini sangat menguntungkan daerah karena pembangunan fisik sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat, sementara daerah hanya menyiapkan lahan dan fasilitas pendukung.
Disadur dari Bujurnews Kepala Dinas Sosial Kutim, Ernata Hadi Sujito, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat ini akan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya yang masuk kategori desil 1, 2, dan 3.
Selain itu, seluruh sistem pendidikan, tenaga pengajar, hingga pengelolaan asrama akan disiapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah daerah akan berperan dalam penyediaan lahan serta kolaborasi dalam proses penerimaan peserta didik melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.
Terkait jadwal pembangunan, Pemkab Kutim masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Namun, jika proses pematangan lahan berjalan lancar, pembangunan ditargetkan dapat dimulai pada 2027.
“Harapan kami, setelah ada SK dari pusat, kita langsung proses pematangan lahan. Jika memungkinkan, tahun 2027 sudah bisa dibangun,” ujar Ernata.
Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kutai Timur diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, terutama di wilayah pedalaman, sekaligus menjadi solusi pemerataan pendidikan di Kalimantan Timur.
