BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) lebih memprioritaskan masyarakat yang tinggal di kawasan pulau pesisir. Permintaan tersebut muncul setelah masih banyak warga di wilayah kepulauan yang belum menikmati program nasional tersebut karena keterbatasan fasilitas pelayanan.
Neni mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya, masyarakat di Kampung Tihi-Tihi, Selangan, Malahing, dan Gusung hingga kini belum masuk dalam cakupan penerima manfaat MBG. Kondisi itu terjadi karena lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diproyeksikan melayani kawasan pesisir masih dalam proses pembangunan.
Menurutnya, keterlambatan operasional dapur MBG di wilayah pesisir tidak boleh membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama untuk memperoleh layanan pemenuhan gizi. Karena itu, ia meminta agar SPPG yang sudah beroperasi dan lokasinya paling dekat dapat sementara waktu memperluas jangkauan distribusi makanan bergizi ke pulau-pulau tersebut.
“Coba dipikirkan SPPG yang ada mungkin bisa sementara menyasar ke sana. Sembari menunggu lima SPPG khusus,” ujar Neni.
Ia menegaskan, pemerataan layanan MBG menjadi bagian penting dari strategi Pemerintah Kota Bontang dalam mempercepat penurunan angka stunting. Program tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi salah satu bentuk intervensi bagi kelompok rentan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
Menurut Neni, pemenuhan gizi sejak masa prakehamilan hingga 1.000 hari pertama kehidupan merupakan faktor penting dalam mencegah stunting. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah pesisir, harus memperoleh akses yang sama terhadap program tersebut.
Di sisi lain, capaian pelaksanaan MBG di Kota Bontang juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Dari total sasaran sebanyak 94.982 penerima manfaat, program tersebut baru menjangkau 46.657 orang atau sekitar 49 persen dari target yang telah ditetapkan.
Capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar manfaat Program MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pun terus dilakukan, termasuk kesiapan sarana pendukung dan pemerataan distribusi di seluruh wilayah Bontang.
Saat ini Kota Bontang baru memiliki 21 dapur MBG yang telah beroperasi. Berdasarkan perhitungan kebutuhan, jumlah ideal yang diperlukan mencapai 33 dapur, termasuk lima dapur khusus yang nantinya akan melayani masyarakat di kawasan pulau pesisir.
Neni optimistis penambahan jumlah SPPG akan mempercepat perluasan cakupan layanan sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Sasarannya masih di bawah 50 persen. Sementara MBG menjadi salah satu strategi untuk mencegah stunting,” pungkasnya.
