BONTANG – Oknum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diduga mencoba melakukan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses distribusi kompor jaringan gas gratis. Oknum tersebut mematok biaya pengantaran.
Ketua RT 27 Kelurahan Api-Api, Mujiono mengatakan mendapatkan pesan singkat dari salah satu oknum petugas berisi daftar 167 warga yang belum mengambil kompor.
Dalam pesan yang sama, kompor tersebut akan diantar ke rumah ketua RT. Selanjutnya, warga yang mengambil kompor tersebut wajib membayar biaya pengantaran Rp50 ribu.
“Saya dapatnya gitu mas. Pesan dari orang Jargas terus saya teruskan ke grup RT. Harusnya kan gratis yah. Kalau gini RT lagi yang kena omel,” ucap Mujiono.
Sepengatahuan Mujiono, program Jargas seharusnya tidak dipungut biaya sepeser pun. Mulai dari pemasangan hingga pengambilan kompor. Informasi ini didapat pada saat menghadiri konsultasi atau sosialisasi publik dengan perwakilan Kementerian ESDM pada 2025 lalu.
Maka dari itu dia menyakini Jika program ini coba dimanfaatkan oleh salah satu oknum. Jika dikalkulasikan oknum tersebut berpotensi mendapat cuan sebanyak Rp8,3 juta dari satu kelurahan.
“Sudah jelas ada kata gratis. Jadi kami yang bingung kalau dimintai bayaran. Ini kok ada aja oknum yang coba manfaatkan momen,” tegasnya.
Menjawab hal itu, Construction Manager PT Noorel Idea Mulya, Munir, membantah adanya pungutan tersebut. Dia mengaku telah menegur pembuat pesan berantai kepada ketua-ketua RT.
“Informasi itu tidak benar. Saya sudah tegur pembuat pesan. Program Jargas ini gratis tanpa pungutan biaya apa pun,” jawab Mulya.
