SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memperketat pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran. Mekanisme distribusi kini mengacu pada kuota masing-masing petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kutai Timur, Purno Edi, menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi telah diatur melalui sistem pendataan dan alokasi secara elektronik.
Dengan mekanisme tersebut, pupuk bersubsidi diprioritaskan bagi petani yang memenuhi persyaratan dan tercatat sebagai penerima. Pengaturan kuota juga bertujuan mengendalikan distribusi agar sesuai kebutuhan serta mencegah penyalahgunaan di tingkat penyaluran.
Menurut Purno Edi, pengawasan dilakukan mulai dari distributor resmi, kios pengecer, hingga penyerahan pupuk kepada kelompok tani penerima manfaat.
Kios pengecer wajib menyalurkan pupuk berdasarkan data alokasi dan pesanan petani yang tercatat dalam sistem. Dengan demikian, penjualan kepada pihak yang tidak terdaftar sebagai penerima tidak diperbolehkan.
“Konsep pupuk subsidi saat ini sudah menggunakan sistem kuota per pengguna yang terdaftar secara resmi dalam sistem digital. Pengambilan di kios pengecer diawasi secara ketat oleh tim pengawas dan tidak boleh melayani pihak di luar data pesanan yang masuk,” tegas Purno Edi.
Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan, seperti penimbunan, penyelewengan distribusi, maupun penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang seharusnya diterima petani.
Selain mengawasi distribusi, DTPHP Kutai Timur juga menangani kemungkinan ketidaksesuaian alokasi pupuk di lapangan. Kondisi tersebut dapat berupa kekurangan pasokan pada kelompok tani tertentu maupun kuota yang belum terserap di wilayah lain.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme relokasi kuota antar-kelompok tani sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah tersebut diharapkan membantu mengoptimalkan pemanfaatan alokasi pupuk bersubsidi sehingga kebutuhan petani dapat lebih terakomodasi.
Pemerintah daerah juga mendorong petani untuk memastikan data kelompok dan kebutuhan pupuk tercatat dengan benar. Pendataan yang akurat serta pengawasan distribusi dinilai penting untuk menjaga kelancaran kegiatan pertanian dan mengendalikan biaya produksi di Kutai Timur.
