DPMPTSP Bontang Pertegas Layanan NIB Tetap Gratis di Tengah Aturan Baru OSS

Redaksi Wy
3 Min Read

BONTANG – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang memastikan seluruh layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) tetap bebas biaya. Penegasan ini digencarkan untuk meredam informasi simpang siur di tengah masyarakat yang mengaitkan perubahan sistem perizinan berusaha dengan adanya pungutan biaya.

Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Idrus, menjelaskan bahwa proses penerbitan NIB berjalan melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara nasional. Oleh sebab itu, seluruh bentuk pelayanan yang diberikan DPMPTSP kepada warga mulai dari sesi konsultasi hingga pendampingan pengurusan NIB tidak dipungut biaya sepeser pun.

Menurut Idrus, munculnya anggapan soal pembayaran dalam urusan perizinan berkaitan dengan penyesuaian aturan di tingkat pusat menyusul berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025. Kebijakan tersebut membedakan antara proses penerbitan awal dan perubahan data kegiatan usaha setelah izin terbit.

“Kalau sekarang ada pembayaran untuk penambahan KBLI badan usaha, tetapi itu bukan ke PTSP. Itu masuk langsung ke negara sebagai PNBP,” kata Idrus, Jumat (20/11/2026).

Baca Juga:  Tata Ruang jadi Acuan Utama Pembangunan Industri di Bontang

Ia merinci, kewajiban pembayaran tersebut berlaku bagi badan usaha yang mengajukan penambahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) setelah izin usaha diterbitkan. Transaksinya dilakukan secara elektronik menggunakan kode billing yang muncul langsung pada sistem OSS dan disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Melalui edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan, DPMPTSP Bontang berupaya membekali masyarakat dengan pemahaman yang utuh agar tidak keliru membedakan layanan daerah dan ketentuan pusat. Dengan kejelasan informasi tersebut, warga diharapkan tidak ragu memanfaatkan layanan pendampingan yang tersedia sekaligus lebih cermat saat mendaftarkan bidang usaha.

Lebih lanjut, ia menyebut, selama ini masih dijumpai badan usaha yang mencantumkan beragam KBLI sekaligus tanpa menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang sebenarnya. Padahal, penambahan KBLI kini membawa konsekuensi administrasi tersendiri yang perlu diperhitungkan sejak awal.

“Kalau memang hanya bergerak di satu bidang usaha, cukup masukkan yang diperlukan saja. Jangan memasukkan terlalu banyak KBLI yang akhirnya tidak digunakan,” ujarnya.

Dengan ketelitian sejak tahap pendaftaran awal, pelaku usaha dinilai dapat terhindar dari kebutuhan penambahan KBLI di kemudian hari yang berpotensi memunculkan biaya tambahan.

Baca Juga:  DPRD Minta Simulasi Keadaan Darurat Libatkan Seluruh Warga Kawasan Berisiko

“DPMPTSP sudah menegaskan komitmennya menjaga transparansi layanan perizinan agar tetap mudah diakses dan bebas pungutan bagi masyarakat,” pungkasnya.

Share This Article