Berhasil Ciptakan Regulasi Berkualitas, Wali Kota Neni Raih Penghargaan dari Kemenkumham

Redaksi Radarkaltim
2 Min Read

Radarkaltim – Pemkot Bontang berhasil mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Rabu (28/5/2025) di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur  Kota Samarinda.

Penghargaan itu diberikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra dan didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kaltim Muhammad Ikmal Idrus.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum RI Dhahana Putra mengatakan penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemkot Bontang dalam menghasilkan produk regulasi yang berkualitas.

Sehingga dapat dijadikan acuan bagi daerah-daerah lain untuk menunjukkan komitmennya atas produk hukum yang dihasilkan berpedoman pada Undang-Undang.

Kemudian setiap produk hukum yang dihasilkan juga sangst berdampak bagi masyarakat. Sehingga memunciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Produk hukum daerah yang baik tidak hanya harus memenuhi syarat formal  sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus  mencerminkan nilai keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum.

“Produk hukum daerah menjadi fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum. Gunanya mendorong  pembangunan daerah, serta memperkuat kepercayaan publik,” ungkap Dhahana Putra.

Baca Juga:  90,7 Persen Warga Bontang Puas Kinerja 100 Hari Neni-Agus, Ini Buktinya

Dikesempatan yang sama Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menyampaikan rasa syukurnya atas pemberian penghargaan ini.

Neni mencontohkan ketaatan penerintah terhadap hukum dibuktikan dengan rencana merealisasikan 100 hari kerja dalam menjalankan 17 program. Semua program  disusun itu memiliki produk hukum yang jelas.

Kegiatan itu juga dirangkai dalam hal penandatanganan MoU Antara Pemerintah Kota Bontang Dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur.

“Semua aktivitas pemerintahan di Bontang selalu berpegangan teguh pada ketaatan hukum. Lagi tadi saya melaunching Bontang zero miskin ekstrem yang terdapat Perwalinya. Kami tidak ingin bermain-main terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang tidak memiliki kekuatan hukum,” ucap Neni.

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *