BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moernaeni membawa keluhan terkait tekanan fiskal yang semakin membuat daerah kualahan mengatur keuangan di 2027 mendatang.
Wali Kota Neni Moernaeni dalam rapat koordinasi (Rakor) di tingkat Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (3/8) membawa sejumlah isu. Salah satu persoalan yang disampaikan ialah dana kurang salur Bontang senilai Rp402 miliar yang diharapkan dapat diperjuangkan agar dicairkan pemerintah pusat.
Neni mengatakan, persoalan tersebut menjadi penting di tengah kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang yang terus mengalami tekanan.
Bahkan, Pemkot Bontang mengasumsikan APBD pada 2027 mendatang hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun. Penurunan kemampuan fiskal tersebut dinilai akan berdampak terhadap ruang pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Dalam rakor tersebut, Neni meminta Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama-sama memperjuangkan dana kurang salur yang menjadi hak Bontang tersebut.
“Kami meminta agar dana kurang salur Bontang sebesar Rp402 miliar ini bisa diperjuangkan bersama,” ujar Neni.
Menurutnya, kondisi fiskal yang semakin terbatas membuat Pemkot Bontang harus melakukan efisiensi terhadap sejumlah program, termasuk kegiatan pembangunan fisik.
Efisiensi dilakukan sebagai langkah penyesuaian terhadap kemampuan anggaran daerah. Pemerintah kota harus menentukan skala prioritas agar program yang dinilai penting tetap dapat berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
Meski demikian, Neni memastikan penurunan APBD tidak akan berdampak terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bontang pada 2027 mendatang.
“TPP ASN kami upayakan tetap. Kami pastikan tidak dipotong,” tegasnya.
