BONTANG – Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Bontang tidak perlu takut melapor karena khawatir identitasnya diketahui publik. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Bontang menjamin kerahasiaan identitas pelapor maupun saksi.
Untuk mempermudah masyarakat menyampaikan pengaduan, UPTD PPA menyediakan layanan Si SAKA (Sistem Pencatatan Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak). Laporan dapat disampaikan dengan memindai barcode atau mengakses laman https://sisaka.bontangkota.go.id.
Melalui layanan tersebut, masyarakat akan diarahkan mengisi kuesioner sesuai jenis keluhan yang dialami. Pelapor juga diminta mencantumkan kontak agar petugas dapat menghubungi kembali untuk proses tindak lanjut.
Setelah laporan dikirim, aduan akan masuk ke admin untuk direspons oleh petugas UPTD PPA Bontang. Dengan sistem ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Kepala UPTD PPA Kota Bontang, Sukmawati menyampaikan, layanan Si SAKA baru diperkenalkan tahun ini sehingga pemanfaatannya masih belum terlalu banyak. Karena itu, masyarakat diharapkan mulai memanfaatkan fasilitas tersebut agar akses pengaduan semakin mudah dan cepat.
“Pemerintah Kota Bontang melalui DP3AKB bekerjasama dengan Kominfo Kota Bontang menyediakan link pelaporan kasus kekerasan dengan ruang yang lebih aman, nyaman dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat kota Bontang,” ujarnya, Jumat (6/11/2026).
Kata dia, selain menjaga kerahasiaan data pelapor dan saksi, UPTD PPA juga melarang publikasi dalam bentuk apa pun yang dapat mengungkap identitas korban. Hal ini dilakukan untuk menjaga privasi serta kondisi psikologis korban selama proses penanganan.
Melalui layanan tersebut, ia berharap masyarakat semakin berani melaporkan kasus kekerasan. Sebab, perlindungan identitas menjadi bagian penting agar korban merasa aman ketika mencari bantuan dan mendapatkan pendampingan.
“Masyarakat kota Bontang berani melaporkan kasus kekerasan yg diketahui, dilihat, dialami atau didengar,” terang Sukmawati.
