Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Bontang, Syamsu Wardi, mengatakan kuota solar subsidi yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi tingginya kebutuhan nelayan.
Berdasarkan catatan DKP3, terdapat sekitar 400 kapal nelayan yang berhak mendapatkan BBM subsidi jenis solar. Sementara kuota yang dialokasikan untuk SPBN Tanjung Limau hanya 192 kiloliter (KL) per bulan.
Jika dihitung berdasarkan kebutuhan harian, alokasi tersebut setara sekitar 6,4 KL per hari. Padahal, pasokan yang biasanya dikirim Pertamina berkisar 8 KL hingga 16 KL, sedangkan kebutuhan nelayan diperkirakan mencapai 300 KL setiap bulan.
Kondisi ini membuat ketersediaan solar kerap tidak sebanding dengan permintaan, terutama ketika pengiriman pasokan mengalami keterlambatan.
“Bayangkan saja kemarin karena ada 3 hari pasokan tidak dikirim, kebutuhan sampai 28 KL. Terus masuk 8 ton hanya meng-cover sedikit nelayan. Masih minus 20 KL. Berkurang lagi setelah Minggu menjual 8 KL. Ini kami akan ajukan kuota tambahan,” ucap Syamsu Wardi.
Syamsu menjelaskan, pengajuan tambahan kuota akan dilakukan melalui mekanisme berjenjang. DKP3 terlebih dahulu bersurat kepada Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Bontang.
Selanjutnya, permintaan penambahan kuota akan diteruskan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Namun, sebelum pengajuan dilakukan, DKP3 akan merampungkan pendataan jumlah kapal nelayan yang benar-benar memenuhi persyaratan untuk mendapatkan alokasi solar subsidi.
Pendataan tersebut dinilai penting agar distribusi BBM tepat sasaran dan tidak menghambat aktivitas melaut para nelayan. Kelancaran pasokan solar juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan hasil tangkapan ikan untuk kebutuhan masyarakat Bontang.
DKP3 mencatat kuota solar subsidi untuk SPBN Tanjung Limau saat ini mencapai 192 KL per bulan. Jika diakumulasikan selama setahun, alokasi tersebut hanya sekitar 2.304 KL.
“Kami masih berjuang terus. Kalau barang subsidi ini memang rumit mengelola. Apalagi kami hanya sebagai pengambil kebijakan rekomendasi. Kalau tidak ada itu, nelayan tak dapat BBM solar,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Bontang, Arif Rochman, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat permintaan tambahan kuota BBM subsidi pada Juli 2026.
Meski demikian, permintaan tersebut masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait.
Arif menjelaskan, berdasarkan data distribusi semester I 2026, penyaluran BBM subsidi jenis solar untuk masyarakat umum maupun nelayan telah mencapai 8.272 KL.
Sementara total alokasi solar subsidi untuk Kota Bontang tercatat sebesar 17.187 KL. Dengan demikian, sekitar 50 persen dari kuota tersebut telah tersalurkan.
“Kami sudah kirim. Tapi masih menunggu juga. Alokasi total solar subsidi kita itu 17.187 KL. Sudah 50 persen terdistribusi,” ucapnya.
Pemkot Bontang berharap usulan tambahan kuota dapat segera memperoleh tindak lanjut. Dengan begitu, kebutuhan solar bagi ratusan kapal nelayan dapat terpenuhi dan aktivitas perikanan di Kota Bontang tidak terganggu akibat keterbatasan pasokan BBM subsidi.
