BONTANG – Pemadaman listrik bergilir yang sempat berlangsung berulang di Kota Bontang kini mulai berhenti. Kondisi tersebut terjadi setelah warga menggelar aksi protes di Kantor UP3 PLN Bontang, Jalan MT Haryono, Kamis (17/9/2026).
Dalam beberapa hari terakhir, warga disebut tidak lagi merasakan pemadaman bergilir seperti yang terjadi sebelumnya. Perubahan kondisi ini menjadi perhatian setelah masyarakat mengeluhkan pemadaman yang berlangsung selama berminggu-minggu hingga disebut hampir 100 hari oleh sejumlah kelompok masyarakat.
Aksi protes yang digelar Forum Masyarakat Peduli Bontang (FMPB) bersama Pusat Hubungan Masyarakat (PHM) membawa sejumlah tuntutan. Warga meminta PLN menghentikan pemadaman, menjelaskan penyebab gangguan, serta memberikan kompensasi atas dampak yang dirasakan masyarakat dan pelaku usaha.
Koordinator Lapangan FMPB Taqiyuddin sebelumnya meminta agar pemadaman berakhir paling lambat 1 Oktober 2026. Warga juga menyoroti kerugian akibat aktivitas usaha yang terganggu hingga risiko kerusakan peralatan elektronik akibat listrik yang berulang kali padam dan menyala.
Manager PLN UP3 Bontang Luddie Wied Hardono menjelaskan membaiknya kondisi listrik di Bontang bukan disebabkan oleh aksi warga.
Menurutnya, sistem kelistrikan saat ini mulai memiliki tingkat keandalan yang lebih baik. Sebelumnya, PLN menerapkan pengaturan beban karena terdapat empat pembangkit dalam sistem interkoneksi yang mengalami gangguan maupun pemeliharaan.
Gangguan tersebut berdampak terhadap pasokan dalam sistem interkoneksi Mahakam yang menyuplai sejumlah wilayah di Kalimantan Timur. Untuk menjaga sistem tetap stabil dan mencegah terjadinya blackout, PLN kemudian menerapkan pemadaman bergilir.
“Keandalan saat ini murni karena kondisi keandalan yang membaik, bukan karena akan adanya aksi,” kata Luddie dalam keterangan yang disampaikan setelah aksi warga.
Sebelumnya, PLN menyebut pemulihan sejumlah pembangkit dilakukan secara bertahap dan ditargetkan berlangsung hingga pekan keempat September 2026. PLN juga menyiapkan tambahan pembangkit sewa dengan kapasitas sekitar 158 megawatt pada tahap pertama dan 120 megawatt pada tahap berikutnya.
Berhentinya pemadaman bergilir menjadi kabar positif bagi masyarakat. Namun, kondisi tersebut sekaligus menyisakan pertanyaan mengenai keberlanjutan pasokan listrik di Bontang.
Warga kini membutuhkan kepastian bahwa perbaikan sistem kelistrikan tidak hanya bersifat sementara. Sebab, pemadaman sebelumnya telah berdampak terhadap aktivitas rumah tangga, kegiatan usaha, hingga layanan dasar seperti distribusi air bersih yang bergantung pada pompa listrik.
Dalam persoalan ini, PLN belum menyampaikan jaminan bahwa pemadaman tidak akan pernah terjadi lagi. Pernyataan yang disampaikan lebih menekankan bahwa kondisi sistem saat ini telah membaik dan langkah pengaturan beban dilakukan untuk menjaga kestabilan jaringan.
Karena itu, keberlanjutan pemulihan pembangkit menjadi salah satu hal yang akan menentukan apakah sistem kelistrikan Bontang dapat terus dipertahankan tanpa kembali menerapkan pemadaman bergilir.
Selain penghentian pemadaman, persoalan kompensasi juga menjadi tuntutan masyarakat.
PLN menyatakan kompensasi bagi pelanggan terdampak diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mekanisme tersebut dilakukan berdasarkan data pemadaman yang tercatat dalam sistem PLN.
Untuk pelanggan pascabayar, kompensasi dapat diberikan dalam bentuk potongan rekening listrik, sedangkan pelanggan prabayar mendapat kompensasi berupa tambahan token. PLN menyebut pelanggan tidak perlu mengajukan permohonan secara individual apabila memenuhi ketentuan kompensasi.
Kini, perhatian warga Bontang tidak hanya tertuju pada berhentinya pemadaman bergilir, tetapi juga pada kemampuan PLN mempertahankan keandalan pasokan listrik setelah sistem kembali normal.
Masyarakat berharap perbaikan pembangkit dan penguatan sistem interkoneksi dapat berjalan sesuai rencana sehingga aktivitas warga dan dunia usaha tidak kembali terganggu akibat pemadaman bergilir.
