JAKARTA – Penggunaan anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan. Lembaga yang bertanggung jawab atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu tercatat mengalokasikan dana hingga Rp1,57 miliar untuk pengadaan sikat dan semir sepatu pada 2025, memicu pertanyaan publik soal prioritas belanja negara.
Berdasarkan data realisasi pengadaan di situs Inaproc milik pemerintah, sedikitnya terdapat 12 paket kontrak pengadaan sikat dan semir sepatu yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Nilai kontrak dalam proyek tersebut bervariasi, mulai dari Rp17,43 juta hingga mencapai Rp610,2 juta untuk satu paket kegiatan bertajuk “Semir”.
Tak hanya itu, pengadaan sikat semir sepatu terbesar tercatat senilai Rp158,62 juta. Kedua paket dengan nilai tertinggi tersebut diketahui dibayarkan kepada PT Gajah Mitra Paragon melalui mekanisme katalog elektronik (e-katalog).
Jika ditelusuri, harga satuan produk yang dibeli terbilang cukup tinggi. Dalam katalog penyedia, satu unit semir sepatu bermerek Kiwi dibanderol sekitar Rp54.999 hingga Rp56.000, sementara sikat semir sepatu dijual sekitar Rp50.000 per unit. Angka ini jauh lebih mahal dibandingkan harga di marketplace yang hanya sekitar Rp18.999 untuk paket serupa.
Perbedaan harga ini memicu kritik publik, terlebih pengadaan tersebut dinilai tidak berkaitan langsung dengan tugas utama BGN dalam menangani isu gizi dan stunting melalui program MBG.
Hingga kini, Kepala BGN Dadan Hindayana belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang dilayangkan terkait pengadaan tersebut. Namun dalam pernyataan sebelumnya, ia menegaskan bahwa seluruh penggunaan anggaran telah melalui proses perencanaan dan pengawasan sesuai aturan.
“Setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui mekanisme yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Sorotan terhadap BGN tidak hanya berhenti pada pengadaan semir dan sikat sepatu. Sejumlah proyek lain juga menjadi perhatian publik, seperti pengadaan lebih dari 25 ribu unit sepeda motor dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun, pengadaan kaus kaki Rp6,9 miliar, perangkat komputer Rp830 miliar, hingga jasa event organizer sebesar Rp113,9 miliar.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah sejak 2025, berbagai pengadaan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai pemborosan dan tidak tepat sasaran.
Publik kini menanti transparansi dan penjelasan lebih rinci dari Badan Gizi Nasional terkait urgensi pengadaan tersebut. Evaluasi menyeluruh dianggap penting agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat guna dan berdampak langsung pada peningkatan gizi masyarakat.
