SAMARINDA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Samarinda mengingatkan pemerintah daerah dan instansi terkait di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memperkuat mitigasi menghadapi musim kemarau 2026.
Sejumlah wilayah Kaltim diperkirakan mulai memasuki musim kemarau sejak Juni hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto BMKG Samarinda, Riza Arian Noor, meminta BPBD, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Kehutanan, serta instansi terkait lainnya meningkatkan kesiapsiagaan.
“Semua pihak terkait kami harap melakukan kesiapsiagaan menghadapi dinamika iklim saat ini dan prakiraan kemarau yang akan terjadi mendatang,” ujar Riza di Samarinda.
Menurutnya, informasi prakiraan cuaca dan iklim yang dikeluarkan BMKG memiliki peran penting dalam menentukan langkah mitigasi di berbagai sektor. Mulai dari pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, hingga pencegahan karhutla.
Riza menjelaskan, musim kemarau dapat berdampak langsung terhadap sektor pertanian, terutama wilayah yang bergantung pada lahan kering.
Minimnya ketersediaan air berpotensi membuat tanaman sulit tumbuh. Bahkan ketika tanaman tetap berkembang, hasil panen dikhawatirkan tidak maksimal akibat keterbatasan pasokan air.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mengoptimalkan berbagai sumber air untuk menjaga produktivitas pertanian. Di antaranya waduk, bendungan, jaringan irigasi, embung atau danau penampungan, hingga sumur.
Selain sektor pertanian, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Instansi kebencanaan, kehutanan, pemadam kebakaran, serta pihak terkait lainnya diminta memperkuat koordinasi dan melakukan langkah pencegahan sejak dini.
BMKG mencatat awal musim kemarau di Kaltim tidak terjadi secara serentak. Sejumlah wilayah diperkirakan memasuki kemarau pada pertengahan Juni, sementara daerah lainnya baru mengalami kondisi tersebut pada akhir Juni hingga awal Juli.
Kabupaten Berau, Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara diperkirakan mulai memasuki kemarau pada pertengahan Juni hingga Agustus.
Sementara itu, Kota Bontang diperkirakan mulai mengalami kemarau pada pertengahan Juni. Untuk Samarinda, awal kemarau diprediksi terjadi pada pertengahan hingga akhir Juni.
Adapun Balikpapan, Paser, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara diperkirakan mulai memasuki kemarau pada akhir Juni hingga awal Juli.
Berbeda dengan wilayah lainnya, Mahakam Ulu diperkirakan tidak mengalami musim kemarau yang signifikan karena wilayah tersebut cenderung mendapatkan hujan sepanjang tahun.
Riza menjelaskan, Kaltim memiliki 20 zona musim. Sebanyak 16 zona mengalami pola dua musim, yakni musim hujan dan kemarau, yang tersebar di sembilan daerah.
Sementara empat zona lainnya merupakan wilayah yang memiliki curah hujan sepanjang tahun, terutama di Mahakam Ulu dan sebagian wilayah Kutai Barat.
“Provinsi Kaltim memiliki 20 zona musim, terdiri atas 16 zona musim yang mempunyai dua musim yakni musim hujan dan kemarau. Kemudian ada empat zona musim yang merupakan wilayah hujan sepanjang tahun,” jelas Riza.
BMKG pun mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menunggu hingga kondisi kemarau semakin parah. Kesiapan sumber daya air, pencegahan karhutla, serta koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk mengurangi dampak musim kemarau terhadap masyarakat dan perekonomian Kaltim.
