BONTANG – Kemudahan mengurus perizinan usaha di Kota Bontang diharapkan tidak membuat pelaku usaha mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang mendorong setiap pelaku usaha memenuhi komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan.
Salah satu dokumen yang perlu diperhatikan adalah Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen ini menjadi bentuk kesanggupan pelaku usaha dalam mengelola serta memantau dampak lingkungan dari kegiatan yang dijalankan.
Kepala DPMPTSP Bontang Muhammad Aspiannur mengatakan, SPPL merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan aktivitas usaha tetap memperhatikan aspek lingkungan, terutama bagi kegiatan usaha dengan tingkat dampak lingkungan yang relatif kecil.
“Pemerintah hadir untuk memberikan kemudahan pelayanan, namun tetap memastikan seluruh kegiatan usaha memperhatikan aspek lingkungan hidup,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah telah memberikan kemudahan dalam pengurusan SPPL melalui sistem perizinan digital yang terintegrasi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan secara daring sehingga proses administrasi menjadi lebih praktis dan transparan.
Dari sisi waktu pelayanan, penerbitan SPPL ditargetkan selesai dalam tiga hari kerja setelah seluruh persyaratan dokumen dinyatakan lengkap. Bahkan, layanan tersebut diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya.
Menurut Aspiannur, kemudahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pelayanan perizinan yang lebih baik kepada masyarakat. Namun, kemudahan administrasi juga harus diikuti kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan kewajiban lingkungan.
Selain itu, DPMPTSP turut menyediakan saluran pengaduan bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan maupun keluhan terkait pelayanan perizinan.
Standar pelayanan SPPL tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Bontang Nomor 365 Tahun 2023.
“Kami ingin masyarakat memperoleh pelayanan yang cepat, jelas, dan memiliki kepastian waktu. Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memiliki komitmen untuk memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan agar kegiatan usaha dapat berjalan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
