BONTANG – Pendirian sekolah baru di Kota Bontang tidak cukup hanya bermodalkan yayasan dan ketersediaan bangunan. Pemerintah mewajibkan calon penyelenggara pendidikan melampirkan hasil studi kelayakan untuk memastikan keberadaan sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Persyaratan tersebut menjadi salah satu tahapan yang harus dipenuhi masyarakat maupun yayasan sebelum mengajukan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang.
Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Bontang, Sofyansyah, menjelaskan studi kelayakan diperlukan sebagai dasar penilaian terhadap kebutuhan pendirian sekolah baru di suatu wilayah.
“Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap sekolah baru memiliki standar yang memadai sehingga mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat,” ujarnya, Kamis (12/11/2026).
Selain studi kelayakan, pemohon juga diwajibkan menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS). Dokumen tersebut memuat arah pengembangan sekolah dalam jangka panjang, termasuk target peningkatan kualitas pendidikan dan penyediaan fasilitas pendukung.
Tak kalah penting, calon penyelenggara harus menyampaikan data sumber peserta didik yang akan menjadi sasaran layanan sekolah. Data ini diperlukan untuk melihat potensi jumlah siswa sekaligus memastikan sekolah yang akan didirikan memiliki kebutuhan peserta didik yang jelas.
Menurut Sofyansyah, kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses verifikasi sebelum izin diterbitkan. Pemerintah tidak hanya melihat kesiapan administrasi, tetapi juga memastikan sekolah memiliki perencanaan yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
Dari sisi legalitas, pemohon harus melampirkan akta notaris pendirian yayasan serta dokumen kepemilikan lahan berupa akta, sertifikat, atau bukti kepemilikan tanah.
“Legalitas lembaga dan kepastian lokasi sekolah menjadi aspek penting dalam proses verifikasi. Hal ini untuk menjamin keberlangsungan operasional sekolah di masa mendatang,” katanya.
Calon pendiri SMP juga diwajibkan menyediakan tempat kegiatan belajar mengajar yang layak, dilengkapi sarana dan prasarana memadai. Persyaratan lainnya berupa surat persetujuan dari SMP yang berada di sekitar lokasi dengan radius 500 meter serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Khusus sekolah swasta, pemohon juga harus melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan beserta slip pembayaran iuran terakhir. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi SMP Negeri.
Sofyansyah mengimbau masyarakat maupun yayasan yang berencana mendirikan sekolah agar berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPMPTSP Bontang. Langkah tersebut dinilai dapat membantu pemohon memahami persyaratan sehingga proses pengajuan izin berjalan lebih efektif.
“Semakin lengkap dokumen yang disampaikan, semakin mudah proses verifikasi dilakukan. Kami siap memberikan informasi dan pendampingan kepada masyarakat yang ingin mengurus perizinan pendirian SMP,” pungkasnya.
