BONTANG – Distribusi BBM subsidi jenis Pertalite di Kota Bontang dipastikan kembali normal mulai pekan ini. Pertamina Patra Niaga menetapkan alokasi sekitar 11 ribu liter Pertalite per SPBU hingga Desember 2026.
Kebijakan tersebut diambil setelah dalam beberapa waktu terakhir antrean kendaraan di sejumlah SPBU Bontang membeludak. Pertamina berharap penyesuaian alokasi dapat membantu mengurai antrean sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Sales Area Manager (SAM) Retail Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimut) PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fajri, mengatakan angka 11 ribu liter per SPBU telah disesuaikan dengan sisa kuota Pertalite subsidi hingga akhir tahun.
“Kalau situasi normal nanti kita akan alokasikan per SPBU 11 ribu liter. Jumlah itu sudah pas sampai menutup akhir 2026,” ujar Narotama.
Selain mengatur jumlah distribusi, Pertamina juga akan memperketat pengawasan bersama Pemerintah Kota Bontang dan pemangku kepentingan terkait. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk pengisian berulang yang diduga berkaitan dengan aktivitas pengecer dan pengetap.
Pengawasan tersebut dinilai penting karena dalam satu bulan terakhir terdapat lima SPBU di Bontang yang ditemukan melakukan pelanggaran distribusi. Bahkan, empat operator disebut telah dirumahkan sebagai bagian dari pemberian sanksi.
Pertamina juga kembali menegaskan batas pengisian BBM subsidi. Untuk sepeda motor, pengisian dibatasi 5 liter per hari, sedangkan kendaraan roda empat maksimal 40 liter per hari sesuai ketentuan pada aplikasi MyPertamina.
“Kalau pengawasan diperkuat, distribusi akan bisa tepat sasaran. Jelas pengisian berulang untuk pengecer dilarang,” tegas Narotama.
Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK) Kota Bontang menyoroti aktivitas pengecer dan pengetap sebagai salah satu penyebab utama antrean panjang Pertalite di SPBU.
Arham dari LPK Kota Bontang menilai tidak wajar jika masyarakat mengisi BBM subsidi dalam jumlah besar setiap hari. Ia menduga sebagian kendaraan yang mengantre justru membeli Pertalite untuk kembali dijual.
“Dihentikan saja dua hari. Coba lihat, itu pasti longgar. Karena yang membuat antrean itu pengetap dan pengecer,” kata Arham dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kota Bontang, Senin (31/8/2026).
Ia juga mempertanyakan kendaraan yang mengisi hingga 40 liter Pertalite dalam sehari. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar distribusi BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Dengan normalisasi pasokan dan pengawasan yang diperketat, Pertamina berharap antrean panjang Pertalite di Bontang dapat segera terurai. Penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi juga diharapkan mampu mencegah praktik pengetapan dan penjualan kembali Pertalite bersubsidi.
