Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Kutim Berpatokan pada Anjab dan ABK

Redaksi Wy
2 Min Read

SANGATTA – Pelaksanaan uji kompetensi untuk jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diarahkan berbasis kebutuhan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK). Melalui pendekatan ini, penataan kompetensi pegawai disesuaikan dengan kebutuhan riil organisasi serta kerangka pengembangan karier berbasis kompetensi.

Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kutai Timur, Muhammad Saefudin, menerangkan bahwa uji kompetensi lebih difokuskan pada jabatan fungsional, dengan BKPSDM berperan melakukan penataan serta pengawasan pelaksanaan. Dalam setiap penyelenggaraan uji kompetensi, BKPSDM juga dilibatkan sebagai pengawas guna menjaga ketertiban dan kesesuaian proses.

“Salah satu persyaratan uji kompetensi ini harus ada anjab dan ABK-nya. Artinya ada kebutuhan dan ada jumlah kebutuhan. Ketika misalnya itu tidak dibutuhkan, maka kita tidak rekomendasikan,” katanya.

Sebaliknya, apabila terdapat kekosongan atau kebutuhan formasi fungsional, BKPSDM mendorong OPD maupun pejabat fungsional terkait untuk mengikuti uji kompetensi. Fasilitasi diberikan mulai dari tahap pendaftaran hingga konsultasi ke instansi pembina guna mempermudah prosesnya agar aparatur dapat mengikuti tahapan uji kompetensi dengan lancar.

Baca Juga:  Pencak Silat Kutim Raih Lima Medali di Porprov Kaltim 2026, Pelatih Siapkan Evaluasi

Apabila hasil penilaian menunjukkan pegawai belum memenuhi standar kompetensi, BKPSDM mengarahkan pembinaan melalui Individual Development Plan (IDP) atau rencana pengembangan individu. Bentuknya berupa rekomendasi pelatihan yang selaras dengan tugas dan jabatan yang bersangkutan agar kesenjangan kompetensi dapat diperbaiki secara bertahap.

“Kalau misalnya kompetensi di bawah standar nih, ketika misalnya sudah dibina masih juga tidak memenuhi standar, ya tentu kita memberikan rekomendasi yang lain. Misalnya mungkin tidak sesuai dengan jabatannya di situ, maka akan dirotasi ke jabatan lain yang sesuai,” jelas Muhammad Saefudin.

Melalui mekanisme seleksi berbasis kebutuhan, pembinaan terarah, hingga opsi rotasi jabatan apabila belum sesuai, BKPSDM berupaya memastikan penempatan pejabat fungsional di Kutai Timur berjalan objektif dan mendukung efektivitas kerja perangkat daerah.

Share This Article