SANGATTA — Keakuratan, validitas, dan transparansi data pencatatan di sektor pertanian memegang peranan yang sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan serta ketepatan sasaran intervensi program pemerintah daerah maupun pusat. Menyadari pentingnya akuntabilitas data tersebut, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Kabupaten Kutai Timur, Purno Edi, memperkuat komitmen pengawalan program strategis melalui sinkronisasi data yang ketat antara laporan administratif kedinasan dan kondisi faktual di lapangan.
Langkah pengawasan ketat ini dinilai sangat mendesak, terutama dalam mengawal program pencetakan sawah baru maupun rehabilitasi infrastruktur lahan yang digulirkan untuk memperkuat lumbung pangan daerah. Pelaksanaan program cetak sawah tidak sekadar bertumpu pada pembukaan fisik lahan semata, melainkan mencakup rangkaian proses teknis yang komprehensif.
Dalam hal ini, DTPHP mengandalkan program Survei Investigasi dan Desain (SID) baru untuk kegiatan cetak sawah dan rehabilitasi lahan sawah, yang dilaksanakan langsung melalui kerja sama strategis antara Kementerian Pertanian bersama Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Dalam implementasinya, Purno Edi menjelaskan bahwa DTPHP melibatkan sistem pengawalan berlapis yang melibatkan unsur penyuluh pertanian lapangan (PPL), akademisi dari perguruan tinggi mitra, aparat keamanan, serta tim pengawas independen baik dari tingkat pusat maupun daerah.
Sinergi lintas lembaga ini dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa setiap jengkal lahan yang dibuka melalui kajian SID benar-benar valid, siap tanam, dan sesuai dengan target perencanaan strategis daerah.
“Sinkronisasi data ini sangat penting agar informasi yang tercatat di instansi kedinasan memiliki keselarasan faktual dengan kondisi di lapangan. Terutama menyangkut validasi luas tanam dan identifikasi lahan lewat kajian SID bersama Unmul yang menjadi indikator utama keberhasilan kinerja sektor tanaman pangan,” jelas Purno Edi menegaskan.
Melalui penguatan koordinasi berjenjang ini, pemerintah daerah berharap segala hambatan teknis maupun administratif yang kerap dihadapi kelompok tani dapat segera diidentifikasi secara dini. Dengan demikian, efektivitas anggaran dan ketepatan distribusi bantuan pemerintah dapat dirasakan secara optimal, sekaligus mengakselerasi pencapaian target swasembada pangan di Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah penyangga utama IKN.
