Rencana tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah terhadap petugas yang bekerja di lapangan dengan risiko tinggi, terutama saat melakukan pemadaman kebakaran dan penanganan dampak karhutla.
Wali Kota Bontang, Neni Moernaeni, mengatakan usulan pemberian tambahan penghasilan bagi petugas tersebut telah disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk dikaji lebih lanjut.
Kajian itu mencakup aspek regulasi atau ketentuan yang berlaku, termasuk besaran anggaran yang memungkinkan untuk dialokasikan pemerintah daerah.
“Tim sedang mengkaji apakah insentif ini diperbolehkan. Sedangkan untuk anggaran tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah,” kata Neni kepada awak media, Kamis (22/10/2026).
Dengan demikian, pemberian insentif tambahan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dipastikan besaran maupun waktu pelaksanaannya.
Selain mengkaji insentif tambahan, Pemkot Bontang juga menyiapkan dukungan berupa vitamin dan suplemen bagi personel yang bertugas menangani karhutla.
Anggaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026. Dukungan ini diharapkan membantu menjaga daya tahan tubuh petugas selama menjalankan tugas di lapangan.
Menurut Neni, pemerintah berupaya memastikan personel yang terlibat dalam penanganan karhutla mendapatkan dukungan dan fasilitas yang memadai.
Ia juga menyebut adanya dukungan dari perusahaan untuk membantu kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah Bontang.
“Tidak perlu khawatir. Kami juga berjuang memberikan fasilitas yang memadai. Selain itu ada juga dukungan dari perusahaan,” ujarnya.
Dukungan tersebut dinilai penting mengingat petugas Damkar, BPBD, dan unsur terkait harus menghadapi berbagai tantangan saat melakukan pemadaman, termasuk kondisi lapangan yang sulit serta paparan asap dan panas.
Di tengah upaya penanganan karhutla, Neni juga meminta kepolisian menindaklanjuti setiap kejadian kebakaran untuk mengetahui penyebabnya, termasuk kemungkinan adanya unsur kesengajaan.
Ia menegaskan, apabila hasil penyelidikan membuktikan adanya pembakaran lahan secara sengaja yang melanggar hukum, pelakunya harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
“Polisi harus turun tangan menelusuri. Kalau terbukti silakan diproses,” pungkasnya.
Neni turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para relawan serta petugas yang tetap siaga dalam penanganan karhutla di Kota Bontang.
Pemkot Bontang berharap dukungan fasilitas, pemenuhan kebutuhan kesehatan petugas, serta kajian pemberian insentif dapat membantu meningkatkan kesiapan personel dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan.
Di sisi lain, upaya penegakan hukum terhadap dugaan pembakaran lahan juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
