Dalam operasi tersebut, polisi turut mengamankan seorang nakhoda dan tiga anak buah kapal (ABK). Keempat orang tersebut diketahui bekerja di bawah pemilik kapal yang berdomisili di Sumenep, Jawa Timur.
Direktur Polairud Polda Kaltim, Kombes Restika Pardamean Nainggolan, mengatakan pengungkapan tersebut bermula saat personel melakukan patroli pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 11.30 Wita.
Petugas mencurigai keberadaan KM Usaha Bersama yang sedang berjangkar di pesisir Pulau Balikukup. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal kayu berukuran 14 gross tonnage (GT) tersebut.
Dari pemeriksaan itu, petugas menemukan puluhan potong sirip hiu yang disimpan di dalam kapal.
“Dari pemeriksaan kapal kayu berukuran 14 gross tonnage (GT) tersebut, petugas menemukan 55 potong sirip hiu. Rinciannya, 20 potong sirip hiu macan, 8 potong sirip hiu air, dan 27 potong sirip hiu uyeng,” ujar Restika kepada awak media, Minggu (8/11/2026).
Berdasarkan keterangan awal nakhoda dan tiga ABK, hiu tersebut ditangkap dalam rentang 1–4 November 2026 menggunakan alat tangkap rawai apung.
Lokasi penangkapan disebut berada di sekitar perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit. Hasil tangkapan itu rencananya akan dijual kepada pemilik kapal.
“Para ABK tersebut bekerja di bawah pemilik kapal yang berdomisili di Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Untuk hasil tangkapan, berdasarkan keterangan awal, rencananya akan dijual kepada pemilik kapal,” jelasnya.
Setelah diamankan, kapal beserta nakhoda, tiga ABK, dan barang bukti dibawa ke Markas Komando (Mako) Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam penanganan perkara, polisi juga melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kaltim. Pelibatan ahli dilakukan untuk membantu memastikan identifikasi jenis hiu yang ditemukan.
Setelah dilakukan gelar perkara bersama para ahli dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, penanganan kasus tersebut diarahkan melalui mekanisme sanksi administratif.
Polisi kemudian melimpahkan penanganan perkara kepada DKP Kaltim untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Restika menjelaskan, pelimpahan tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.
“Untuk penerapan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025, berdasarkan hasil gelar perkara bersama ahli dan DKP Provinsi, kasus ini kami limpahkan untuk penanganan lebih lanjut,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keputusan mengenai bentuk sanksi administratif sepenuhnya menjadi kewenangan DKP Provinsi Kaltim sebagai instansi penerima pelimpahan.
“Untuk sanksi administratifnya akan diputuskan oleh DKP Provinsi Kaltim,” tutup Restika.
