SAMARINDA – Pembentangan bendera Borneo Raya di Jembatan Flyover Air Hitam, Samarinda, saat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin (17/8/2026) mendapat perhatian dari jajaran TNI.
Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono menyebut aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, bukan sebagai upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Bendera Borneo Raya yang memiliki kombinasi warna merah, kuning, dan biru itu dibentangkan di kawasan Flyover Air Hitam Samarinda bertepatan dengan momentum peringatan kemerdekaan Indonesia.
Krido mengatakan, berdasarkan pendalaman yang dilakukan TNI, penggunaan bendera tersebut berkaitan dengan identitas masyarakat Dayak Borneo.
Menurutnya, aksi pembentangan bendera lebih merupakan simbol protes terhadap kondisi pembangunan dan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kalimantan.
“Mereka mengibarkan bendera Dayak Borneo, tapi mereka sebetulnya adalah tetap NKRI dan tetap Merah Putih, hanya wujud daripada mungkin protes,” ujar Krido.
Krido menegaskan, pembentangan bendera Borneo Raya tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai bentuk keinginan masyarakat untuk mendirikan negara sendiri atau keluar dari NKRI.
Ia menyebut aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan pembangunan, terutama peningkatan sarana dan prasarana yang dinilai masih diperlukan masyarakat.
Beberapa di antaranya mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta fasilitas penunjang lainnya yang dapat mempermudah aktivitas dan mobilitas warga.
“Setelah kita dalami, mungkin hanya wujud protes untuk mereka mendapatkan aktualisasi dari aspirasi mereka. Sekali lagi, bukan berarti mereka menginginkan mereka lepas dari NKRI dan ingin mendirikan negara sendiri,” tegasnya.
Untuk merespons persoalan tersebut, TNI bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah komponen masyarakat telah turun ke lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui lebih jauh latar belakang aksi sekaligus mendalami berbagai kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui penggunaan simbol Borneo Raya.
Krido mengatakan pemerintah akan terus mendorong pembangunan secara bertahap agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata.
Ia juga mengajak masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk tetap menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang dapat memecah belah masyarakat.
Menurutnya, penyampaian aspirasi tetap dapat dilakukan selama tidak mengesampingkan semangat persatuan sebagai bagian dari Indonesia.
“Kita menganjurkan kepada seluruh masyarakat di Kaltim-Kaltara bahwa kita bagian dari NKRI, tentu kita sama-sama harus bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ini,” pungkas Krido.
