BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berupaya mencari solusi efisien untuk mempercepat pembangunan SMP Negeri 7 Bontang di tengah keterbatasan anggaran daerah. Salah satu langkah yang diusulkan adalah memanfaatkan tanah galian dari proyek pembangunan Polder Tanjung Laut sebagai material timbunan untuk pematangan lahan sekolah.
Usulan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat meninjau proyek pembangunan polder. Menurutnya, pemanfaatan tanah galian dapat mengurangi kebutuhan anggaran pematangan lahan yang hingga kini belum tersedia dalam APBD.
“Ini tanahnya ditaruh saja ke lahan SMP Negeri 7. Jadi kita tidak alokasikan anggaran lagi untuk pematangan lahan,” ujar Neni.
Neni menjelaskan, kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, setiap peluang efisiensi anggaran perlu dimanfaatkan agar proyek-proyek strategis tetap dapat berjalan.
Ia berharap rencana pemanfaatan tanah galian tersebut dapat segera direalisasikan sehingga pembangunan SMP Negeri 7 tidak kembali tertunda.
Menurutnya, keberadaan sekolah baru sangat dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan fasilitas pendidikan, terutama karena sebagian siswa saat ini masih menjalani proses belajar mengajar di ruang kelas darurat.
“Semoga ya, kita carikan solusi karena APBD juga minim,” katanya.
Pembangunan SMP Negeri 7 yang berlokasi di Jalan Brokoli, Kelurahan Gunung Elai, masih terkendala proses pematangan lahan.
Berdasarkan perhitungan terbaru, kebutuhan anggaran untuk pekerjaan tersebut mencapai sekitar Rp10 miliar, meningkat signifikan dibandingkan estimasi awal yang hanya sekitar Rp3,5 miliar.
Kenaikan biaya itu menjadi salah satu alasan Pemkot Bontang mencari alternatif agar beban anggaran daerah dapat ditekan tanpa menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan.
Apabila tanah hasil galian proyek polder dapat dimanfaatkan, pemerintah berharap biaya pematangan lahan dapat dikurangi secara signifikan.
Menanggapi usulan tersebut, penanggung jawab proyek Polder Tanjung Laut dari PT Bumi Lasinrang, Nana, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti arahan Wali Kota.
Namun, sebelum proses pemindahan material dilakukan, perusahaan akan melakukan survei teknis untuk menghitung kebutuhan mobilisasi serta memastikan proses pengangkutan tidak menimbulkan kerugian maupun kendala operasional.
“Kemarin Bunda Wali Kota ke sini. Minta tanah galian dibawa ke lahan kosong untuk membangun SMP 7. Kami harus survei lokasinya terlebih dahulu,” ujar Nana.
Menurutnya, hasil survei akan menjadi dasar dalam menentukan kelayakan pemindahan material dari lokasi proyek Polder Tanjung Laut menuju lahan SMP Negeri 7.
Apabila rencana tersebut dapat direalisasikan, Pemkot Bontang tidak hanya berpotensi menghemat anggaran, tetapi juga mempercepat proses pembangunan SMP Negeri 7 yang telah lama dinantikan masyarakat.
Pemerintah berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pihak pelaksana proyek dapat menghasilkan solusi yang efektif sehingga pembangunan fasilitas pendidikan tetap berjalan meski di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
